DPRD Lampung Soroti Alokasi MBG, Anggaran Pendidikan Jangan Sampai Terkikis

file_0000000082f07208a2da5fbd6e94ba41

Bensorinfo.com – Bandar Lampung , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meminta pemerintah pusat meninjau kembali rencana pengalokasian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari pagu belanja pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2026.

Wakil Ketua DPRD Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program MBG sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun demikian, ia menilai pendanaan program tersebut tidak semestinya mengurangi alokasi pendidikan yang sudah lebih dulu terdampak efisiensi anggaran.

“Kami tentu mendukung MBG sebagai program strategis nasional. Tetapi jika pendanaannya menggerus anggaran pendidikan, ini perlu dikaji ulang. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya, Kamis (26/2).

Berdasarkan informasi yang beredar, dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, sekitar Rp223,5 triliun atau hampir 29 persen disebut-sebut akan dialokasikan untuk optimalisasi MBG. Angka tersebut bahkan melampaui pagu sejumlah kementerian teknis pendidikan.

Sebagai perbandingan, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat sebesar Rp56,6 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun.

Kostiana menilai, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada peningkatan mutu layanan pendidikan, termasuk perbaikan infrastruktur sekolah yang masih banyak membutuhkan perhatian.

“Di sejumlah daerah, kita masih menemukan sekolah dengan kondisi bangunan kurang layak dan fasilitas belajar yang terbatas. Ini pekerjaan rumah yang belum selesai,” katanya.

Menurutnya, apabila anggaran pendidikan tidak terbagi untuk kebutuhan di luar sektor inti, pemerintah dapat lebih optimal melakukan pemerataan fasilitas, rehabilitasi gedung sekolah rusak, serta peningkatan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Selain aspek infrastruktur, DPRD Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Besarnya anggaran pendidikan, lanjut dia, harus sejalan dengan penghormatan dan perhatian terhadap guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kesejahteraan dan penghargaan terhadap guru perlu menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran besar tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan motivasi tenaga pendidik,” tegasnya.

DPRD Lampung berharap pemerintah pusat dapat merumuskan skema pendanaan MBG melalui pos anggaran tersendiri, sehingga program peningkatan gizi masyarakat tetap berjalan tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan sektor pendidikan