Lampung

Musda Gerakan Rakyat Lampung 2025: Konsolidasi Kekuatan Sipil Menuju Lampung Maju

10 bulan ago admin

Bandar Lampung – Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Rakyat se-Provinsi Lampung resmi digelar pada Sabtu, 5 Juli 2025, di Gedung Pokdar Mitra Kamtibmas, Jalan Bumi Manti II, Kampung Baru, Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Gerakan Rakyat untuk meneguhkan eksistensinya di tengah masyarakat serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai.

Musda dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadis Kominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo, yang hadir mewakili Gubernur Lampung. Dalam sambutannya, Ganjar mengapresiasi terselenggaranya Musda sebagai wujud kedewasaan organisasi dalam menjalankan mekanisme internal.

“Musda ini menandakan bahwa organisasi ini menggeliat dan mematuhi mekanisme internalnya. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, kolaborasi adalah hal penting—baik antarpemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, media, hingga komunitas. Semua itu bagian dari visi bersama: Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ganjar.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang konstruktif dan kolaboratif.

Ketua DPW Gerakan Rakyat Provinsi Lampung, Benny Ryansyah Herman, S.E., yang mengungkapkan rasa syukurnya atas semangat luar biasa peserta dari 15 kabupaten/kota se-Lampung yang mengikuti Musda.

“Alhamdulillah, semangat kawan-kawan dari berbagai daerah sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungan Pemprov Lampung, khususnya Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Ganjar. Kami yakin Gerakan Rakyat harus menjadi mitra kritis dan suportif bagi pemerintah,” ungkap Benny.

 

Turut hadir memberikan warna dalam Musda ini adalah para Dewan Pakar DPW Gerakan Rakyat Provinsi Lampung, yakni Abdullah Fadli Auli, S.H., M.H., dan M. Marlofian Khadafi, S.E., Akt., serta para Dewan Penasehat, yaitu Hi. Fauzi Syarief dan Hi. Nuryadin, S.H.. Selain itu, hadir pula Staf Ahli Bupati Tanggamus yang mewakili Bupati Tanggamus.

Musda ini menjadi simbol semangat kolektif untuk memperkuat solidaritas, kemandirian, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Gerakan Rakyat berkomitmen untuk terus hadir sebagai penggerak perubahan yang berlandaskan kepentingan rakyat dan keadilan sosial.(BSP)

 

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

Skandal Kavling! Belasan Pejabat Pemprov Lampung Nunggak Bayar Tanah Selama 12 Tahun

10 bulan ago admin

BANDARLAMPUNG – Skandal keuangan kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Belasan pejabat eselon II dan III tercatat masih menunggak cicilan tanah kavlingan yang mereka ambil sejak 12 tahun lalu. Ironisnya, program kavlingan ini sejatinya diperuntukkan untuk memfasilitasi ASN memiliki hunian layak.

Program ini dimulai sejak era Gubernur Sjachroedin ZP melalui SK Gubernur No: G/73.a/B.X/HK/2013 tertanggal 8 Februari 2013. Tanah milik Pemprov dikavlingkan di dua lokasi, yakni di Jl. Pramuka, Sumberejo, Kemiling, dan di Sabah Balau, Sukarame I, Bandar Lampung.

Tanah yang dibagi menjadi enam titik lokasi itu memiliki total luas puluhan hektare. Harga tanah bervariasi, namun mayoritas berada di angka Rp 268.000 per meter persegi. Berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dari total nilai SKP sebesar Rp 74,5 miliar, tercatat piutang mencapai Rp 24,5 miliar hingga akhir 2024.

Fakta mengejutkan terungkap: lebih dari 40% dari total 1.012 PNS yang mengambil kavling, belum juga melunasi cicilan mereka. Bahkan, banyak di antaranya kini menduduki jabatan penting di Pemprov Lampung.

Berikut beberapa nama pejabat aktif yang masih tercatat menunggak:

  1. Ir. Mulyadi Irsan – Asisten Perekonomian & Pembangunan: Piutang Rp 101,8 juta.
  2. Nurul Fajri, S.Sos, MT – Plt Kepala BPKAD: Piutang Rp 76,3 juta.
  3. Bobby Irawan – Kadisparekraf: Piutang Rp 70,5 juta.
  4. Intizam – Kadis PM & PTSP: Piutang Rp 318,2 juta.
  5. Elvira Umihanni, SP, MT – Kepala Bappeda: Piutang Rp 200,7 juta.
  6. Ir. Yuliastuti, MTA – Kadis Perkebunan: Piutang Rp 12,3 juta.
  7. Tina Malinda, S.Sos, MM – Sekretaris DPRD: Piutang Rp 283,5 juta.
  8. Fiter Rahmawan – Plt Karo Adpim: Piutang Rp 37,9 juta.
  9. Indra Sanjaya, SSTP, MPA – Kabag Protokol Biro Adpim: Piutang Rp 62,3 juta.
  10. Diona Katharina, S.Sos, M.Pd – Kabid SMA Disdikbud: Piutang Rp 61 juta.
  11. M. Risco Irawan, SSTP, M.Si – Irban Inspektorat: Piutang Rp 53,3 juta.
  12. Tessa Brojonegoro – Kabid BPBD: Piutang Rp 68 juta.
  13. Meydiandra EP, SP, MIP – Kabid Bappeda: Piutang Rp 55,8 juta.
  14. Rendi Reswandi, SSTP, M.Si – Kabid BKD: Piutang Rp 94 juta.
  15. I Wayan Gunawan, SE – Sekretaris Dinas PMD & Transmigrasi: Piutang Rp 89 juta.
  16. Dani Wahyudi, SSTP, M.Si – Sekretaris Balitbangda: Piutang Rp 66,5 juta.
  17. Drs. Sahat P. Naipospos, MM – Irban V Inspektorat: Piutang Rp 126,4 juta.

Tak hanya pejabat aktif, lebih dari 10 orang pensiunan pejabat juga masuk daftar penunggak angsuran kavling tanah milik Pemprov tersebut.

Masyarakat mempertanyakan ketegasan Pemprov Lampung dalam menagih piutang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini. Bagaimana bisa pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru menunggak kewajiban terhadap aset negara?

 

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

Jalan Lintas Tengah Sumatera Terancam Putus, Diduga Akibat Tambang Ilegal Dekat Polsek Blambangan Umpu

10 bulan ago admin

Way Kanan – Jalan Lintas Tengah Sumatera yang melintasi Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dikhawatirkan terancam putus akibat aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi hanya sekitar satu kilometer dari kantor Polsek Blambangan Umpu dan sekitar empat kilometer dari Mapolres Way Kanan.

Aktivitas tambang tersebut diduga berada di kawasan lahan milik PTPN VII Blambangan Umpu, tepatnya di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk. Dari pantauan masyarakat dan empat penyimbang adat Pemuka Pangeran Udik Blambangan Umpu yang melakukan investigasi langsung ke lokasi, terlihat jelas adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan secara terbuka, bahkan menggunakan alat berat jenis excavator.

Ketua Tim 12 sekaligus juru bicara Pemuka Pangeran Udik Blambangan Umpu, Cahyalana, S.Sos, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Lokasinya ini hanya berjarak kurang lebih satu kilometer dari kantor Polsek Blambangan Umpu, dan jumlah titik tambangnya pun mencapai puluhan. Kok bisa aktivitas sebesar ini berlangsung dengan santai di pinggir jalan nasional?” ujar Cahya heran.

Cahya menambahkan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam jalan lintas nasional, tetapi juga menyerobot lahan negara yang dikelola oleh PTPN VII. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut juga merupakan tanah ulayat Buay Pemuka Pangeran Udik Blambangan Umpu.

“Kami mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan seluruh aktivitas penambangan ilegal di area PTPN VII. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegas Cahya.

Ia juga menekankan bahwa apabila jalan lintas ini sampai putus, maka dampaknya akan sangat besar, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama transportasi masyarakat Way Kanan dan Sumatera bagian tengah.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menindak lanjuti perusakan lahan yang terjadi. Jangan sampai terjadi kerugian besar hanya karena pembiaran terhadap tambang ilegal,” tutup Cahya.

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

Jelang Musda, DPW Gerak Lampung Koordinasi dengan Dewan Penasehat dan Pakar

10 bulan ago admin

Bandar Lampung – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah(Musda) Gerakan Rakyat (Gerak) Se-Provinsi Lampung yang dijadwalkan pada Sabtu, 5 Juli 2025, jajaran pengurus DPW Gerak Lampung intensif menjalin koordinasi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar organisasi.

Musda akan digelar di Gedung Pokdar Mitra Kamtibmas, yang beralamat di Jl. Bumimanti II, Kampung Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Acara ini akan dihadiri oleh peserta dari 15 perwakilan DPD Gerak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing daerah.

Ketua DPW Gerak Provinsi Lampung, Benny Ryansyah, mengatakan bahwa langkah koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dan penguatan struktur organisasi guna menyukseskan gelaran Musda yang diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan penguatan gerakan di daerah.“

“Kami bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan para tokoh Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, seperti Bapak Abdullah Fadli Auli, Hi. Fauzi Syarief, Dr. Hi. Firmansyah, MBA., MSc., Hi. Nuryadin, SH, dan banyak tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” ujar Benny.

Ia berharap melalui koordinasi ini, Musda Gerak Lampung dapat berjalan lancar, meriah, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen organisasi serta masyarakat luas.

Tanggapan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

Dr. Hi. Firmansyah, MBA., MSc, selaku Dewan Pakar, mengapresiasi semangat dan inisiatif DPW Gerak Lampung dalam mempersiapkan Musda.

“Musda ini bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi momentum penting untuk merumuskan arah gerakan ke depan. Saya mendukung penuh dan berharap lahir kepengurusan yang solid serta program kerja yang menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Hi. Fauzi Syarief, anggota Dewan Penasehat, turut menyampaikan dukungannya. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan di tengah dinamika organisasi.

“Koordinasi seperti ini sangat strategis. Musda harus menjadi ajang konsolidasi yang sehat, demokratis, dan memperkuat nilai perjuangan rakyat. Kita harus tetap solid dan saling menopang,” ungkapnya.

Hi. Nuryadin, SH, menyoroti pentingnya Musda sebagai titik awal memperkuat kelembagaan organisasi secara struktural dan fungsional.

“Saya mengapresiasi langkah DPW Gerak Lampung yang serius dalam menyiapkan Musda ini. Ini momentum penting untuk menyusun strategi perjuangan ke depan dan memperkuat sinergi dengan berbagai elemen. Gerak harus tampil sebagai organisasi yang cerdas, inklusif, dan berorientasi pada solusi,” tegas Nuryadin.

Mardi Syahpery, M.M, sebagai Dewan Penasehat, menyampaikan harapannya agar Musda menjadi ajang regenerasi yang sehat dan pemantapan arah gerakan.

“Saya mendukung penuh pelaksanaan Musda ini. Ini adalah forum penting untuk memperkuat barisan, menyegarkan struktur, dan mempertegas komitmen perjuangan organisasi. Gerak harus mampu membaca tantangan zaman dan hadir sebagai kekuatan rakyat yang solutif dan konsisten,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Abdullah Fadli Auli, yang menyatakan optimisme terhadap keberhasilan Musda jika seluruh pihak bersinergi dan menjaga semangat kolektif.

“Kunci sukses Musda adalah kekompakan. Jika semua unsur saling mendukung, saya yakin Gerak Lampung akan melahirkan kepemimpinan yang kuat dan visioner,” ucapnya.

Musda Gerak Se-Provinsi Lampung 2025 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi ini di tengah masyarakat serta memperluas jaringan perjuangannya di tingkat daerah maupun nasional.(BSP)

 

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

KoPI Ucapkan Selamat HUT ke-79 Bhayangkara: Dukung Sinergi Pers dan Polri untuk Indonesia Maju

10 bulan ago admin

LAMPUNG – Komite Pewarta Independen (KoPI) menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang diperingati pada 1 Juli 2025. Ucapan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di seluruh penjuru Indonesia.

Ketua KoPI, Jeffry Noviansyah, dalam pernyataan resminya menyampaikan harapan agar Polri terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia juga mendorong penguatan kemitraan strategis antara Polri dan insan pers dalam menghadapi tantangan informasi di era digital.

“Atas nama keluarga besar Komite Pewarta Independen, kami mengucapkan selamat HUT ke-79 Bhayangkara. Semoga Polri semakin profesional, humanis, dan dicintai rakyat,” ujar Jeffry, Selasa (1/7/2025).

Jeffry menegaskan, sinergi antara media dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan demokrasi. Di tengah maraknya disinformasi dan polarisasi, media dan Polri harus berjalan beriringan.

“Pers dan Polri harus saling menguatkan sebagai mitra strategis. Kami siap mendukung Polri dalam menjaga ketertiban sosial melalui pemberitaan yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun ini mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, yang merefleksikan semangat pengabdian tanpa henti demi menciptakan rasa aman dan keadilan yang merata.

KoPI berharap Polri terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas institusi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan jurnalis.

“Selamat HUT Bhayangkara ke-79. Tetap semangat mengabdi untuk bangsa dan negara. Jayalah selalu Polri!” pungkas Jeffry didampingi Sekretaris KoPI, Bambang SP, dan jajaran pengurus lainnya.

 

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

Firmansyah Minta Regulasi Tegas Cegah Pergaulan Bebas dan Komunitas Gay di Lampung

10 bulan ago admin

Bandar Lampung – Seiring berkembangnya teknologi dan akses media sosial yang semakin luas, kita dihadapkan dengan tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai moral generasi muda. Salah satu fenomena yang kini cukup mencolok adalah semakin banyaknya komunitas online yang mengarah pada gaya hidup menyimpang, termasuk di wilayah Lampung.

Sebuah data yang beredar menunjukkan terdapat puluhan grup dengan ribuan anggota yang mengidentifikasi diri sebagai komunitas gay, tersebar di berbagai wilayah seperti Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, hingga Way Kanan.

Fenomena ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua—terutama para orang tua, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama—untuk lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak serta saudara-saudara kita dalam pergaulan mereka sehari-hari.

Peran keluarga sangat krusial dalam membentuk karakter dan nilai moral generasi muda. Ajaklah anak berdialog secara terbuka, tanamkan nilai-nilai agama serta budaya lokal, dan awasi penggunaan media sosial mereka agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang menyimpang.

Menanggapi hal ini, Dr.Hi.Firmansyah,S.E.,M.B.A.,MSc, seorang tokoh pendidikan dan Rektor IIB Darmajaya, menyampaikan keprihatinannya dan mengajak seluruh elemen yang memiliki kewenangan untuk turun tangan.

> “Kami mengajak semua pihak—pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat—untuk bersama-sama menyusun regulasi yang tegas namun humanis, guna mencegah penyebaran gaya hidup menyimpang seperti pergaulan bebas dan komunitas LGBT, khususnya di Bumi Lampung tercinta. Pendidikan karakter harus diperkuat dan nilai-nilai luhur bangsa harus terus ditanamkan,” ujarnya.

Ini bukan soal kebencian, tetapi soal kepedulian terhadap masa depan anak-anak kita, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga moralitas dan jati diri generasi penerus bangsa.(BSP)

 

Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM

You may have missed

Pemuda Ambil Peran, Gerakan Pemuda Berkarya Konsolidasikan Kekuatan di Bandar Lampung

5 jam ago admin

Hardiknas 2026: Dr. Ryzal Perdana Tekankan Sinergi Akademisi–Praktisi Wujudkan Partisipasi Semesta

8 jam ago admin

Kasrem 043/Gatam dan Wali Kota Metro Lepas Ratusan Peserta Gas Amal Trail Adventure untuk Pembangunan Masjid

8 jam ago admin

Kejar Target Juni, Sekolah Rakyat Kota Baru Disiapkan Jadi Episentrum Pendidikan Lampung

8 jam ago admin

Gubernur Lampung Tekankan Sinergi Partai Politik untuk Perkuat Swasembada Pangan

9 jam ago admin