Pemprov Lampung Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah Melalui HLM ETPD

Bandar Lampung|bensorinfo.com — Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat transformasi digital keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (9/4/2026).

Forum strategis ini difokuskan pada penyusunan peta jalan dan rencana aksi terpadu guna mendorong implementasi transaksi non-tunai di seluruh lini pemerintahan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya sistematis memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Marindo menegaskan, digitalisasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) harus bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari sisi teknologi, tetapi dari keyakinan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah.

“Tujuan akhirnya adalah trust. Masyarakat harus yakin bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan tercatat dengan baik, masuk ke kas daerah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tegasnya.

Perkuat Kolaborasi Lintas Lembaga

Dalam forum tersebut, Pemprov Lampung juga menyoroti pentingnya sinergi dengan instansi vertikal untuk menjawab berbagai tantangan regulasi. Kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai menjadi kunci dalam mempercepat adaptasi sistem digital yang lebih fleksibel dan terintegrasi.

Marindo turut mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten/kota agar tidak hanya fokus pada implementasi, tetapi juga disiplin dalam pelaporan. Ia menekankan bahwa capaian indeks ETPD sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi yang akurat dan konsisten.

Arah Kebijakan Berbasis Dampak

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menambahkan bahwa keberhasilan ETPD sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Rakornas P2DD yang menitikberatkan pada sinergi untuk memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HLM ETPD kali ini juga menjadi momentum persiapan menghadapi Championship TP2DD 2026. Penilaian akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni proses, output, dan outcome.

Tak hanya administratif, indikator keberhasilan juga diukur dari dampak nyata di masyarakat, seperti peningkatan transaksi non-tunai, optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta percepatan realisasi anggaran.

Melalui langkah ini, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan terpercaya, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com