Golkar Dorong Raperda Investasi dan RPJMD Jadi Pondasi Lampung Maju
Foto : Agus Sutanto, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Lampung.
Lampung – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pandangan umum fraksi ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (1/7/2025), oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Agus Sutanto. Ia menilai kedua Raperda tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing Lampung sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
“Penyusunan Raperda insentif investasi sangat tepat, karena kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini menuntut adanya regulasi yang progresif dan adaptif,” ujarnya.
Golkar menilai insentif penanaman modal sejalan dengan arah RPJMD 2025–2029 yang mengusung visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.” Agus mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2023 masih tertinggal di angka 4,55%, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,05%. Karena itu, dibutuhkan investasi yang inklusif serta berbasis potensi unggulan daerah.
Ia menyebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi PDRB Lampung, sementara kontribusi industri pengolahan dan jasa masih relatif kecil. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan hilirisasi serta jasa modern.
Fraksi Golkar menekankan bahwa pemberian insentif investasi harus berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan ketat, serta sinkron dengan kebijakan nasional, termasuk sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi pemberi izin, tetapi juga harus hadir sebagai pendamping, pelindung UMKM, dan pengawas investasi yang berbasis kinerja,” tegas Agus.
Sementara itu, terkait RPJMD 2025–2029, Golkar menegaskan bahwa rencana pembangunan harus nyata menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, hingga pelayanan publik yang lebih baik.
“Apapun yang dirancang ke depan tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi wajib diwujudkan dalam kerja nyata,” tambahnya.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan siap membahas lebih lanjut dua Raperda tersebut bersama panitia khusus. Mereka berharap regulasi ini bisa menjadi fondasi kuat untuk pembangunan Lampung yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. (IFFAH)
Editor : BAMBANG.S.P|BENSORINFO.COM
