Bandar Lampung – Dinamika internal Partai Golkar Lampung pasca Musda XI yang menetapkan Hanan A. Rozak sebagai Ketua DPD periode 2025–2030 semakin menarik perhatian. Agenda penting penyusunan kepengurusan baru yang diberi tenggat waktu 30 hari menjadi sorotan, khususnya setelah muncul pernyataan tegas dari tokoh senior Golkar Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie.
Hanan A. Rozak tidak berjalan sendiri dalam menyusun kepengurusan. Ia didampingi oleh empat formatur, yaitu Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua Golkar Pesawaran Yusak, senior DPD I Azwar Hadi, serta Alzier sendiri sebagai Ketua SOKSI Lampung.
Dalam pandangannya, Alzier menekankan bahwa kepengurusan ke depan harus bersifat inklusif dan merangkul semua elemen.
“Harapan saya, susunan pengurus nantinya dapat mengakomodir berbagai kelompok, terutama ormas pendiri Golkar seperti Kosgoro 1957, MKGR, dan SOKSI,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).
Alzier juga memberi peringatan agar kepengurusan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang sama.
“Golkar bukan milik pribadi atau keluarga, melainkan rumah besar yang harus memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar figur-figur yang dipilih benar-benar memiliki integritas dan komitmen terhadap partai, bukan semata mengutamakan kepentingan pribadi.
“Jika kepengurusan hanya diisi orang-orang yang mementingkan kelompoknya saja, tentu akan merugikan partai. Karena itu saya berharap kepengurusan baru benar-benar solid dan adil,” pungkasnya.
Pernyataan Alzier ini menjadi sinyal kuat agar penyusunan kepengurusan Golkar Lampung berlangsung transparan, inklusif, dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.(*)
