Komisi V DPRD Lampung Pastikan Aspirasi Mahasiswa Masuk Prioritas Anggaran Pendidikan 2026
bensorinfo.com – Bandar Lampung , Suara mahasiswa terkait berbagai persoalan pendidikan di Provinsi Lampung mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Komisi V menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan tuntutan tersebut berhenti sebatas wacana, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan bahwa polemik kebijakan yang sempat mencuat sebelumnya telah dibatalkan. Meski demikian, masih ada persoalan mendesak yang perlu diselesaikan, terutama terkait siswa yang telah direkrut oleh SMA Siger.
Menurutnya, para siswa yang sudah terlanjur diterima tidak boleh menjadi korban dinamika kebijakan. DPRD, kata dia, tengah mencari solusi terbaik agar hak belajar mereka tetap terjamin tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut cukup kompleks karena DPRD dan pemerintah daerah harus mematuhi aturan kementerian yang tidak memperbolehkan penambahan rombongan belajar (rombel) di tengah tahun ajaran. Karena itu, diperlukan langkah solutif yang tidak merugikan peserta didik.
Selain persoalan siswa, Komisi V juga menyoroti aspek tenaga pendidik di SMA Siger. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, tenaga pengajar yang bertugas bukan berasal dari kewenangan provinsi (guru SMA), melainkan guru SMP di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai perlu kejelasan agar tidak memunculkan persoalan kewenangan di kemudian hari.
Di sisi lain, program sekolah gratis di Lampung diakui telah berjalan, namun baru menjangkau SMA dan SMK negeri. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu faktor belum meluasnya cakupan program tersebut.
Komisi V saat ini tengah membahas alokasi anggaran pendidikan 2026 agar lebih proporsional, seimbang antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih berada di posisi terbawah di Sumatera menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ke depan.
Sorotan juga diarahkan pada kesejahteraan guru honorer, khususnya di wilayah terpencil. Yanuar mengungkapkan adanya laporan sembilan guru di daerah Suoh yang hanya menerima honor sekitar Rp200 ribu per bulan, meski harus menempuh medan berat bahkan menyeberangi perairan demi mengajar.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan. DPRD akan mendorong agar persoalan kesejahteraan guru di daerah terpencil mendapat perhatian lebih dalam pembahasan anggaran mendatang.
Komisi V menilai kehadiran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi justru menjadi energi tambahan dalam memperjuangkan perbaikan tata kelola pendidikan. Dukungan publik, khususnya dari kalangan akademik, diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan yang berpihak pada siswa, guru, dan masa depan pendidikan di Lampung.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum perubahan. Aspirasi yang disuarakan harus terwujud dalam langkah nyata,” tegasnya.
Editor : BSP. bensorinfo.com