Suara Rakyat Didengar, Gubernur Mirza Sambut Massa dengan Damai

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut ribuan massa aksi yang memadati gerbang Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).

Kehadiran Gubernur Mirza di tengah massa menjadi momen penting. Dengan pengeras suara, ia menenangkan situasi sekaligus mengajak perwakilan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk berdialog langsung. Menurutnya, dialog terbuka adalah bukti bahwa pemerintah daerah tidak menutup diri terhadap kritik dan masukan rakyat.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas sikap tertib dan damai para peserta aksi.
“Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Lampung yang hadir hari ini. Kehadiran kalian menunjukkan kecintaan kita bersama pada daerah dan rakyat Lampung,” ucapnya.

Ia menegaskan, penyampaian aspirasi di depan kantor pemerintahan adalah wujud demokrasi yang patut dihargai. “Hari ini saya bersama jajaran pemerintah, kepolisian, dan DPRD hadir untuk mendengar langsung suara rakyat,” tambahnya.

Gubernur Mirza berjanji seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditampung, kemudian diperjuangkan ke pemerintah pusat.
“Pemerintah telah mendengar apa yang menjadi tuntutan teman-teman. Aspirasi ini akan kami dorong agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, ia mengingatkan massa agar terus menjaga kedamaian Lampung. “Jagalah Lampung hari ini, esok, dan di masa depan. Karena masa depan Lampung ada di tangan kalian,” pungkasnya.

Adapun dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan utama, di antaranya:

Pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Peningkatan kesejahteraan dosen dan guru.
Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang bermasalah.
Mendesak partai politik merestrukturisasi kader bermasalah di eksekutif maupun legislatif.
Reformasi total Polri.
Mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.
Menolak RKUHAP.
Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat, serta melaksanakan reforma agraria sejati, termasuk pembebasan lahan untuk petani di Anak Tuha.(*)