Skandal Proyek Dinas Pendidikan! Keluarga Bupati Diduga Kuasai Tender di Lampung Selatan
Lampung Selatan – Aroma dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme diduga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Pasalnya, sejumlah proyek di Dinas pendidikan di atur oleh keluarga Bupati berinisial BQ.
BQ diduga bekerja sama dengan Kepala LPSE Lampung Selatan untuk pengkondisian pemenang tender proyek-proyek pembangunan dan rehabilitas sekolah yang ada di dinas pendidikan Lampung Selatan tahun 2025.
Bahkan sebagaian besar proyek yg telah di dimenangkan dan yang belum ditayangkan di kerjakan oleh keluarga dan kerabat serta tim dari pihak keluarga Bupati.
Pengaturan proyek oleh BQ ini bukan rahasia umum lagi dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.
“Semua proyek sudah terkondisi, bahkan diatur oleh orang – orang dinas yang dekat dengan Bupati. Perusahaan yang administrasinya langsung diatur oleh BQ untuk ditetapkan sebagai pemenang tender”, ucapnya kepada Toni Bakrie ketua umum LSM GAMAPELA.
“Semua proyek tersebut BQ dengan panitia kerja yang berperan, kalau kadisnya tidak bisa berbuat banyak”, tegasnya.
Terpisah, para aktivis dan LSM Kabupaten Lampung Selatan serta Provinsi Lampung sangat menyayangkan sikap Bupati lampung selatan yang memberikan kepercayaan kepada keluarga yang mengurus semua proyek – proyek besar di Kabupaten Lampung Selatan.
Hal ini dinilai sebagai tindakan arogan dan sangat mencederai tata kelola Pemerintahan dan berpotensi merugikan daerah dan juga perusahaan – perusahaan yang berkompeten dalam pekerjaan proyek – proyek tersebut.
Paket – paket tersebut seharusnya tidak bisa seenaknya di atur oleh kerabat dekat, Ini menyangkut uang negara dan kepentingan masyarakat banyak di Kabupaten Lampung Selatan.
Kabupaten ini di bangun dengan proses yang panjang tentu membutuhkan pemimpin yang hati iklas untuk membangun Kabupaten ini dengan baik. Mengelola sebuah pemerintahan di suatu daerah tidak bisa melibatkan keluarga didalamnya.
Pengelolaan pemerintahan yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan – permasalahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di daerah adalah dampak dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan, terangnya.
Pemerintah yang tidak transparan adalah pemerintah yang tidak terbuka. Artinya, kerjanya tidak ada hasil akibatnya daerah tidak maju dan masyarakat semakin susah. (Red)
