Pemprov Lampung Gandeng OFI Global dan Dunia Usaha, Restorasi 35 Ribu Hektare Hutan untuk Sejahterakan 18 Ribu Petani

Bandar Lampung|bensorinfo.com – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Inisiasi Regeneratif Multi-Year Program (MUK) Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial. Program tersebut ditandai dengan penyelenggaraan workshop perencanaan yang berlangsung di Ballroom Novotel Hotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Workshop yang mengusung tema “Program Inisiasi Regeneratif MUK – Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung” ini menjadi langkah awal penyusunan desain program restorasi lanskap berbasis kolaborasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung, OFI Global, Social Forestry, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, lembaga pembangunan, hingga kelompok tani hutan.

Kegiatan dibuka secara simbolis melalui pemukulan gong dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Sulfakar yang mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, perwakilan OFI Global Imam Suharto, Sekretaris Kehutanan KPH Linda Sakti Damayanti, perwakilan Social Forestry Andu, serta para pemangku kepentingan dari pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan mitra pembangunan.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Sulfakar, disampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Menurutnya, perhutanan sosial bukan hanya berfungsi menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Kami mengapresiasi sinergi yang dibangun seluruh pihak. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat fungsi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sulfakar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebut workshop tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Selamat atas terselenggaranya kegiatan yang sangat positif ini. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendukung pelestarian hutan sehingga hutan di Lampung tetap asri dan lestari,” kata Jihan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan masyarakat, dunia usaha, lembaga konservasi, serta mitra pembangunan.

Perwakilan Social Forestry, Andu, menjelaskan bahwa workshop tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan desain proyek restorasi lanskap perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Seluruh masukan dari pemerintah, KPH, kelompok tani hutan, sektor swasta, LSM, hingga lembaga pendanaan dihimpun agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Hari ini kami mengumpulkan berbagai pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, desain restorasi lanskap yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan perhutanan sosial yang berkelanjutan,” ujar Andu.

Perwakilan OFI Global, Imam Suharto, mengatakan program tersebut merupakan hasil kerja sama OFI Global, Social Forestry, dan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperkuat melalui nota kesepahaman bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Dalam implementasinya, KPH akan menjadi mitra utama dalam pendampingan masyarakat.

Menurut Imam, restorasi lanskap tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas agroforestri yang berkelanjutan.

Sekretaris Kehutanan KPH, Linda Sakti Damayanti, menambahkan bahwa keberhasilan restorasi sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak. Peran KPH menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan secara berkelanjutan.

Workshop tersebut juga menghadirkan sejumlah perusahaan yang akan menjadi mitra implementasi program, di antaranya PT Olam Indonesia, PT Mars Indonesia, PT Papandayan, serta organisasi pembangunan seperti Rikolto dan berbagai mitra internasional lainnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur turut terlibat dalam pengembangan program tersebut.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah skema green finance melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Melalui skema ini, petani diharapkan memperoleh akses pembiayaan tanpa agunan konvensional, melainkan berbasis komitmen penanaman dan pemeliharaan pohon sebagai bagian dari upaya konservasi.

Sebagai tahap awal, program percontohan akan diterapkan kepada sekitar 150 petani di Kabupaten Lampung Timur untuk mengukur efektivitas pembiayaan hijau dalam mendukung kegiatan agroforestri masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, PT Olam Indonesia juga memaparkan capaian program kakao berkelanjutan yang telah dijalankan sejak 2015. Program itu telah menjangkau sekitar 25.000 petani, membangun 25 rumah produksi bibit, menghasilkan kapasitas 500 ribu bibit kakao per tahun, serta mengembangkan empat kebun induk yang mampu menghasilkan hingga 1 juta entres dan 2 juta benih unggul.

Ke depan, Program Perhutanan Sosial Tahun 2026–2030 akan dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Program ini menargetkan restorasi kawasan seluas 35.000 hektare, melibatkan sekitar 18.000 petani, serta mencakup enam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, OFI Global, Social Forestry, KPH, dunia usaha, lembaga pembangunan, dan masyarakat, restorasi lanskap perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi model pembangunan hijau yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.(*)

Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com