BENSORINFO.COM – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Gedung Serbaguna (GSG) Mapolda Lampung, Jumat (21/2/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kapolres/Ta jajaran Polda Lampung serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, termasuk pemberantasan narkoba, penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota kepolisian, tantangan teknologi informasi, serta pengarusutamaan peran Polisi Wanita (Polwan) di lingkungan Polda Lampung.
Revitalisasi Subdit 1 Narkoba
Menanggapi isu terkait informasi pembubaran Subdit 1 Narkoba, Kapolda Lampung menegaskan bahwa yang dilakukan bukan pembubaran, melainkan revitalisasi.
“Subdit 1 Narkoba tidak dibubarkan. Kami melakukan revitalisasi dengan mengganti personel yang ada. Ini adalah langkah untuk memastikan integritas dan profesionalisme tetap terjaga,” ujar Irjen Pol Helmy Santika.
Kapolda menambahkan bahwa proses ini bertujuan untuk mencegah adanya ‘parasit’ dalam tubuh kepolisian.
“Kami memilih personel baru yang telah melalui proses assessment dan pelatihan agar tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.
Selain itu, tindakan tegas juga akan diambil terhadap anggota yang terlibat langsung dalam pelanggaran, termasuk atasan yang lalai dalam pengawasan.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses secara internal sesuai tingkat kesalahannya,” tegas Kapolda.
Apresiasi terhadap Anggota Berprestasi
Dalam kesempatan ini, Kapolda juga memberikan apresiasi kepada seorang anggota Polri bernama Agus, yang berhasil menangkap pelaku curanmor tanpa menggunakan kekerasan.
“Nama Agus harum di Polda Lampung. Aksi heroiknya menjadi contoh nyata bahwa kepolisian bisa bertindak tegas tanpa kekerasan,” kata Kapolda.
Pengawasan Penggunaan Senjata Api
Terkait penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian, Kapolda menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan tes psikologi dan pengecekan amunisi secara berkala.
“Kami pastikan setiap anggota siap secara mental dan teknis dalam menggunakan senpi. Ini penting karena senjata bukan sekadar alat, tetapi tanggung jawab besar,” jelasnya.
Tantangan Teknologi dan Kejahatan Siber
Kapolda juga menyoroti berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti maraknya pinjaman online ilegal, judi online, dan aplikasi berbahaya.
“Persoalan teknologi ini adalah tanggung jawab bersama. Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang merugikan masyarakat,” tutur Helmy.
Penguatan Peran Polwan
Dalam hal pengarusutamaan gender, Kapolda menyatakan bahwa pihaknya memberikan kesempatan lebih besar kepada Polwan untuk menduduki posisi strategis.
“Kami sudah menempatkan Polwan sebagai Kapolsek dan Kapolres. Ke depan, Polwan akan diberi tanggung jawab lebih besar, termasuk di wilayah dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi,“ ungkapnya.
Apresiasi dari Komisi III DPR RI
Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Polda Lampung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka menilai revitalisasi dan inovasi yang dilakukan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Provinsi Lampung.
Menutup pertemuan, Kapolda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sadar tidak sempurna, tetapi kami berusaha memberikan yang terbaik dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polda Lampung selalu terbuka terhadap kritik dan saran untuk menjadi lebih baik,“ pungkasnya.
