Evita Nursanty Desak Polri Tindak Tegas Ormas Pemalak Proyek dan UMKM
Foto : Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku menyimpang dan meresahkan dunia usaha. Ia mendesak Polri bertindak tegas terhadap praktik-praktik ormas yang memaksa terlibat dalam proyek swasta serta melakukan pungutan liar berkedok “uang keamanan”.
Dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025), Evita menyebut tindakan oknum ormas tersebut sebagai bentuk pemerasan yang merusak iklim investasi, terutama di kawasan industri seperti Jabodetabek, Banten, dan sejumlah wilayah Sumatera.
“Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena biaya tak resmi yang sebetulnya adalah pemerasan,” kata Evita.
UMKM Jadi Korban Tekanan
Evita menekankan bahwa pelaku UMKM menjadi kelompok paling terdampak. Dengan kapasitas terbatas, mereka kesulitan menghadapi tekanan yang datang dari ormas yang meminta jatah proyek hingga memaksa disertakan dalam pekerjaan swasta.
“Bentuk-bentuk pemerasan berbalut sumbangan yang sifatnya memaksa ini sangat memberatkan. Apalagi bagi pelaku UMKM yang operasionalnya tidak besar,” jelasnya.
Evita: Polri Harus Hadir Sebelum Viral
Dalam pernyataannya, Evita mengingatkan peran penting kepolisian sebagai penjamin rasa aman masyarakat. Ia menegaskan, Polri tidak boleh bersikap reaktif menunggu peristiwa viral di media sosial, melainkan harus proaktif dan berpihak pada keadilan.
“Polri harus terus hadir di tengah masyarakat untuk menenangkan hati rakyat. Masyarakat berharap polisi bisa bekerja penuh keadilan dan sigap, tidak pandang bulu,” tegas Evita.
Menurutnya, jika kekuatan massa yang arogan dibiarkan menekan pelaku usaha, maka hukum menjadi tidak dihormati dan masyarakat kecil menjadi korban.
Dorong Solusi dari Pemerintah
Evita juga menagih peran pemerintah dalam memberikan solusi jangka panjang terhadap penyimpangan fungsi ormas. Ia menilai perlu adanya aturan yang jelas, pembinaan yang berkelanjutan, serta sanksi yang tegas.
“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Harus ada penertiban dan solusi dari pemerintah agar iklim industri dan kehidupan masyarakat kembali aman,” tutupnya.
Editor : Bambang.S.P|BENSORINFO.COM
