BANDAR LAMPUNG – Peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Lampung diwarnai aksi massa dari berbagai organisasi tani dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL). Aksi digelar di Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9/2025), dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Foto : Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima massa aksi PPRL yang menyampaikan aspirasi terkait konflik agraria di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9/2025).
Dalam dialog tersebut, perwakilan massa menyampaikan sejumlah persoalan agraria yang masih berlarut-larut. Di antaranya, tumpang tindih klaim kawasan hutan dengan desa definitif, penolakan program kemitraan PT InhutTani Persero V Reg 44, konflik lahan masyarakat Gunung Sari dengan PT KAI, hingga desakan agar pemerintah membatalkan dan tidak memperpanjang HGU PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL). Selain itu, massa juga menuntut pengembalian 1.500 hektar lahan transmigrasi kepada petani anggota STKGB.
Adapun tuntutan utama yang disuarakan meliputi:
Penyelesaian konflik agraria di Lampung.
Pelaksanaan reforma agraria yang berpihak pada rakyat.
Kenaikan harga hasil panen petani agar lebih adil.
Ketersediaan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung serius menindaklanjuti persoalan yang dihadapi petani. Atas arahan Gubernur Lampung, pihaknya akan segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria.
“Tim ini akan melibatkan unsur pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat dan petani. Kami ingin mekanisme penyelesaian berjalan transparan, sesuai aturan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Jihan juga menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berkonsultasi dengan kementerian terkait agar langkah ini sejalan dengan kewenangan dan aturan hukum.
Momentum Hari Tani Nasional 2025 di Lampung pun diharapkan menjadi titik balik dalam perjuangan menegakkan keadilan agraria. “Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal aspirasi rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan di daerah,” tegasnya.(*)
