Foto : Ilustrasi Gedung Pemerintahan IKN Sebagai Ibukota Politik.
Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
Dalam aturan tersebut, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi difokuskan sebagai pusat kegiatan politik nasional mulai 2028.
Apa itu Ibu Kota Politik?
Ibu kota politik adalah pusat kegiatan pemerintahan dan politik suatu negara. Di kota ini berkedudukan presiden, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, serta kementerian dan lembaga negara lainnya. Dengan status ini, IKN akan menjadi pusat pengambilan keputusan nasional, tempat perumusan kebijakan negara, serta simbol persatuan politik Indonesia.
Perbandingan: Ibu Kota Politik vs Ibu Kota Ekonomi
Ibu Kota Politik: pusat pemerintahan, aktivitas politik, diplomasi, dan simbol negara. Contoh: Washington D.C. di Amerika Serikat.
Ibu Kota Ekonomi: pusat kegiatan bisnis, perdagangan, industri, dan keuangan. Contoh: New York City di Amerika Serikat.
Dengan pemindahan ibu kota politik ke IKN, Jakarta akan tetap berperan besar sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis nasional, sementara IKN menjadi pusat pemerintahan dan politik.
Target Pembangunan IKN 2028
Rencana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya ditargetkan mencapai:
20% gedung perkantoran
50% hunian rumah tangga
50% infrastruktur dasar
0,74 tingkat aksesibilitas dan konektivitas
25% layanan kota cerdas (smart city services)
Penetapan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai kota modern yang berfungsi sebagai pusat politik, dengan dukungan infrastruktur dasar, hunian, serta layanan berbasis teknologi.
Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani Perpres tersebut menegaskan bahwa pembangunan IKN adalah bagian dari transformasi besar bangsa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerintahan yang lebih efisien.(Net)
