TPAKD Lampung Perkuat Akses Keuangan, 74 Ribu Pelaku Usaha Telah Nikmati Penyaluran KUR
Bandar Lampung|bensorinfo.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Pleno TPAKD Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (11/6/2026).
Rapat yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung itu dihadiri oleh unsur Bank Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Lampung, industri jasa keuangan, TPAKD kabupaten/kota se-Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut menjadi momentum evaluasi berbagai program unggulan yang telah dijalankan sekaligus merumuskan strategi percepatan akses keuangan yang lebih efektif bagi masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan di daerah.
Menurutnya, sepanjang tahun 2025 hingga Triwulan I Tahun 2026, berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari kegiatan literasi dan inklusi keuangan, business matching, hingga pengembangan keuangan syariah.
“Melalui kolaborasi yang kuat antar anggota TPAKD, kita perlu terus mendorong peningkatan akses keuangan, memperkuat UMKM, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Otto.
Ia menjelaskan, sejumlah program unggulan seperti Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), SICANTIKS, dan Bank Sampah Sekolah terus dioptimalkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor produktif daerah.
Hingga Semester I Tahun 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung telah menjangkau sekitar 74 ribu debitur. Sementara itu, Program Simpanan Pelajar (SimPel) telah melibatkan 16.718 pelajar, serta telah ditetapkan tiga Desa PERKASA untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., menegaskan bahwa akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Ia menilai TPAKD harus mampu menjadi forum strategis yang memastikan setiap program berjalan sesuai roadmap dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Seluruh program TPAKD harus berorientasi pada hasil dan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, maupun mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung,” tegas Jihan.
Dalam rapat pleno tersebut, peserta juga melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, antara lain optimalisasi penyaluran KUR, Program SimPel, Desa PERKASA, literasi pasar modal, pengembangan UMKM, program EPIKS, hingga pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah dan berbagai inisiatif inklusi keuangan lainnya.
Melalui rapat pleno Semester I Tahun 2026 ini, seluruh anggota TPAKD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperkuat UMKM dan sektor ekonomi produktif, serta mendukung pembangunan ekonomi Lampung yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.(*)
Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com
