Berita Utama

Editor’s Picks

Trending Story

Polri Tegaskan Kesiapan Hadapi Tantangan di Era Digital pada Peringatan Hari Kesadaran Nasional

BENSORINFO.COM – Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di Mabes Polri berlangsung pada Jumat (17/1/2025). Dalam kesempatan ini, Brigjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si., bertindak sebagai inspektur upacara, mewakili Asisten Logistik Kapolri, Irjen Pol. Argo Yuwono.

Brigjen Pol. Eko menegaskan bahwa tantangan Polri di masa depan semakin berat, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi di era digital. Ia mengingatkan seluruh anggota Polri agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Perubahan lingkungan yang begitu dinamis menuntut kita untuk memberikan pelayanan yang semakin kompleks dan cepat,” ujar Brigjen Pol. Eko.

Ia menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai kunci untuk memberikan pelayanan maksimal. Menurutnya, dedikasi yang tinggi dan peningkatan kualitas pelayanan adalah langkah strategis untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” tambahnya.

Brigjen Pol. Eko juga mengingatkan bahwa tugas utama Polri adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, seluruh jajaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari segi personel maupun dukungan sarana dan prasarana, demi mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan keamanan.

“Polri terus bertransformasi menjadi organisasi modern yang responsif dan adaptif, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Ia menutup arahannya dengan menekankan pentingnya soliditas di tubuh Polri, yang harus selalu dilandasi keikhlasan dan loyalitas. Hal ini, menurutnya, menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi pelayanan masyarakat.(Humas)

 

Editor : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay Dilantik sebagai Kapolresta Bandar Lampung

BENSORINFO.COM – Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si., kini resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung, menggantikan Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K. Prosesi serah terima jabatan (sertijab) digelar di Mapolda Lampung pada Jumat (17/1/2025) dengan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung, AKP Agustina Nilawati, mengonfirmasi pelaksanaan sertijab ini. “Hari ini sertijab Kapolresta Bandar Lampung telah berlangsung di Mapolda Lampung,” ujar Agustina.

Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Mabes Polri Nomor 2777/XII/KEP/2024 yang dikeluarkan pada 29 Desember 2024. Agustina menjelaskan bahwa mutasi di tubuh Polri adalah hal yang biasa dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

“Mutasi adalah langkah rutin dalam institusi Polri, bertujuan untuk memberikan kesempatan promosi jabatan dan meningkatkan kualitas organisasi,” tambahnya.

Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay adalah lulusan Akademi Kepolisian angkatan 2003. Pria kelahiran 25 April 1979 ini memulai kariernya sebagai perwira pertama di Polda Banten dan melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) hingga lulus pada 2010.

Selama bertugas, ia telah memegang sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Kasat Reskrim Polres Belitung Timur dan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang di Polda Bangka Belitung. Sebelum menduduki jabatan Kapolresta Bandar Lampung, Alfret juga pernah mengemban tugas sebagai penyidik muda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Dengan pengalaman yang luas dan kompetensi yang mumpuni, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja Polresta Bandar Lampung ke depannya.(*)

 

 

Editor : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM

 

Polda Lampung Dukung Penanaman 1 Juta Hektar Jagung untuk Ketahanan Pangan Nasional

BENSORINFO.COM – Polda Lampung menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Ketahanan Pangan di Gedung Serbaguna Presisi Polda Lampung, Kamis (16/1/2025). Acara ini bertujuan mendukung program nasional penanaman jagung seluas 1 juta hektar di Provinsi Lampung sebagai langkah strategis menuju swasembada pangan.

Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak, termasuk Irjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan RI, Pejabat Gubernur Lampung, Forkopimda kabupaten/kota, serta sejumlah kepala dinas dan lembaga terkait.

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden melalui Asta Cita, yang bertujuan mempercepat kemandirian pangan nasional.

“Sebagai provinsi yang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung program penanaman jagung ini. Selain jagung, komoditas lain seperti padi, ubi kayu, nanas, dan pisang juga tetap menjadi prioritas,” ujar Helmy.

Kapolda menjelaskan, Polri memiliki empat program utama untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu:

1. Pemanfaatan pekarangan untuk produksi pangan.

2. Pemanfaatan lahan produktif untuk pertanian.

3. Pengawasan distribusi sarana produksi seperti pupuk dan alat pertanian.

4. Rekrutmen personel melalui Bakomsus di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat.

 

Helmy menekankan pentingnya pengawasan distribusi alat dan bahan pertanian agar semua kebutuhan dapat terpenuhi secara merata. “Kami memastikan distribusi pupuk dan alat pertanian berjalan lancar tanpa kendala,” katanya.

Meski demikian, Helmy mengakui terdapat tantangan, seperti keterbatasan air dan pupuk, serangan hama, serta fluktuasi harga panen. Untuk mengatasi hambatan ini, sinergi antara Polri, dinas terkait, dan kelompok tani menjadi kunci keberhasilan.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami yakin target swasembada pangan dapat tercapai,” tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Lampung untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan.(Humas)

 

Editor : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM

 

Konflik Agraria di Desa Way Huwi Lampung Selatan : Warga Desak Pemerintah Bertindak Tegas

BENSORINFO.COM — Konflik agraria di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terus berlanjut. Pada Selasa (14/1/2025), warga desa bersama tokoh adat dan aparat desa mendatangi kantor DPRD Lampung Selatan untuk memperjuangkan hak atas lapangan sepak bola dan area pemakaman yang telah lama menjadi fasilitas umum.

Masalah ini bermula dari klaim Hak Guna Bangunan (HGB) yang diajukan oleh PT. BTS, anak perusahaan dari CV. Bumi Waras (BW). Klaim tersebut dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah memanfaatkan lahan tersebut selama puluhan tahun.

Foto : Kades Way Huwi saat berkoordinasi dengan Anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan, Dwi Riyanto dari fraksi Partai Gerindra di Gedung DPRD Lampung Selatan.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan, Dwi Riyanto dari fraksi Partai Gerindra, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula dari pengalihan status tanah. Menurutnya, peta lokasi pada HGB PT. BTS awalnya berada di wilayah Tanjung Bintang sebelum masuk ke wilayah Way Huwi, berdasarkan HGB yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami hanya berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan persoalan ini, karena bukan kewenangan kami untuk mengambil keputusan akhir,” ujar Dwi Riyanto. Ia menyayangkan ketidakhadiran pihak BPN dan PT. BTS dalam rapat tersebut, yang seharusnya bisa mempercepat penyelesaian masalah ini.

Dwi juga mengapresiasi perjuangan warga Way Huwi yang telah melaporkan masalah ini hingga ke tingkat Wakil Presiden, DPD RI, dan DPR RI. “Saat ini kejaksaan sedang menyelidiki kasus mafia tanah di Lampung, termasuk penggeledahan di BPN. Kami berharap masalah di Way Huwi juga diusut tuntas,” tambahnya.

Kepala Desa Way Huwi, Muhammad Yani, menegaskan bahwa lahan tersebut telah menjadi milik desa sejak 1968, termasuk area pemakaman yang telah digunakan oleh masyarakat. Ia mencurigai adanya penyimpangan dalam proses penerbitan HGB untuk PT. BTS.

“Kami meminta agar HGB perusahaan tersebut tidak diperpanjang dan pemerintah segera bertindak menyelesaikan konflik ini,” ujarnya. Muhammad Yani juga menyebut bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di Way Huwi, tetapi juga di daerah lain di Lampung, yang diduga melibatkan mafia tanah.

Tokoh adat Lampung, Irjen Pol. (Purn) Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MM., yang turut hadir dalam rapat, menjelaskan sejarah tanah tersebut sebagai bagian dari tanah adat Kedamaian yang telah dihuni sejak 1939. Ia menambahkan bahwa tanah tersebut diajukan sebagai lapangan olahraga dan pemakaman pada 1970-an dan disetujui tanpa kendala. Namun, pada 1996, CV. BW mengajukan izin HGB dan memagari tanah itu, meski fasilitas umum tersebut telah digunakan jauh sebelum perusahaan hadir.

“Ini aneh. Peta BPN bahkan tidak mencantumkan keberadaan lapangan dan pemakaman yang sudah ada. Mengapa HGB diterbitkan untuk tanah yang digunakan masyarakat?” tegas Ike Edwin.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Agus Sartono, menegaskan dukungannya terhadap perjuangan warga. Ia meminta agar BPN dan PT. BTS segera hadir untuk memberikan klarifikasi.

“Kenapa izin HGB bisa keluar di atas tanah yang sudah jelas digunakan masyarakat? Ini harus diselesaikan dengan hati nurani,” katanya. Agus optimis konflik ini dapat diatasi dengan solusi terbaik sehingga fasilitas umum yang digunakan masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, masyarakat terus mendesak pemerintah, termasuk Presiden dan Satgas Mafia Tanah, untuk segera bertindak menyelesaikan kasus ini, sesuai komitmen pemerintah dalam memberantas mafia tanah di Indonesia.

 

Editor : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM

Polisi Amankan Provokator Bersenjata Tajam Saat Eksekusi Lahan PTPN 7 di Lampung Selatan

BENSORINFO.COM – Proses eksekusi lahan PTPN 7 di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin (13/1/2025), berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Dalam proses tersebut, empat orang yang diduga sebagai provokator diamankan, salah satunya kedapatan membawa senjata tajam jenis badik.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, mengungkapkan bahwa salah satu yang diamankan adalah pria berinisial S (56), warga Desa Komering Agung, Lampung Tengah. “Saat kami amankan, S membawa sebilah badik sepanjang 20 cm di lokasi eksekusi,” jelasnya saat konferensi pers di Mapolres Lampung Selatan, Selasa (14/1/2025).

Selain S, tiga orang lainnya juga ditahan, yakni seorang ayah dan anak dari Lampung Tengah, seorang pria berinisial F dari Lampung Utara, dan AR dari Batang Hari, Lampung Timur.

Kapolres menjelaskan bahwa proses pengamanan eksekusi lahan dilakukan dengan pendekatan humanis dan tanpa persenjataan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan warga setempat sekaligus melindungi pihak perusahaan yang melaksanakan eksekusi.

Namun, kepemilikan senjata tajam di lokasi seperti ini dinilai sangat berbahaya. “Kehadiran senjata tajam di tengah situasi rawan konflik jelas mengancam keselamatan banyak pihak, termasuk aparat yang bertugas,” tambah Kapolres.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan membawa senjata tajam, terutama di lokasi konflik, merupakan pelanggaran serius. Saat ini, S berstatus saksi terkait dugaan pelanggaran Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pendekatan preventif yang diterapkan kepolisian diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik meskipun ada upaya provokasi. Penangkapan empat orang provokator ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.(Humas)

 

Editor  : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM

 

Kapolri Tegaskan Dukungan Polri pada Kesetaraan Gender di Tanwir I Aisyiyah

BENSORINFO.COM – Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), menghadiri acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Dalam acara tersebut, Kapolri menyampaikan komitmen institusinya untuk mendukung kesetaraan gender dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan perempuan dan anak bersama Ketua Umum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah.

Kami merasa terhormat dapat hadir dan menyuarakan pentingnya isu ini, sekaligus menandatangani MoU yang mempertegas komitmen kami terhadap perlindungan perempuan dan anak,” kata Kapolri.

Kesetaraan Gender sebagai Isu Global dan Nasional
Kapolri menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender merupakan isu global yang telah diperjuangkan sejak lama, termasuk di Indonesia. Ia menyebut tokoh-tokoh perempuan seperti Cut Nyak Dien, RA Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai bidang.

Aisyiyah yang berdiri sejak 1917 adalah bukti nyata peran perempuan Indonesia dalam politik, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Semangat ini terus kami dukung,” ujar Kapolri.

Ia juga menyinggung keberadaan menteri perempuan dalam kabinet hingga sejarah Indonesia yang pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri, sebagai bukti dukungan pemerintah terhadap kesetaraan gender.

Peningkatan Peran Polwan di Institusi Polri
Kapolri menjelaskan kebijakan yang telah diambil untuk memperluas kesempatan Polwan (Polisi Wanita) berkarier. “Melalui Perkap Nomor 1 Tahun 2022, kami memastikan Polwan dapat berkarier di bidang operasional maupun staf,” katanya.

Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat enam Polwan berpangkat Brigjen dan mengungkap harapan agar suatu saat Indonesia memiliki Kapolri perempuan. “Tanda-tanda itu sudah terlihat dari penugasan Polwan di tingkat internasional dan berbagai misi berisiko tinggi seperti di Densus 88 dan Brimob,” ungkapnya.

Direktorat Baru untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri memperkenalkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang baru dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2024.

Direktorat ini dirancang untuk memberikan penanganan yang lebih optimal dan spesifik terhadap isu perempuan dan anak. Kami percaya ada hal-hal sensitif yang hanya bisa ditangani dengan baik oleh perempuan,” jelas Kapolri sambil memperkenalkan Brigjen Nurul Azizah sebagai pemimpin direktorat tersebut.

Dengan langkah-langkah ini, Polri berharap dapat terus mendukung perjuangan kesetaraan gender di Indonesia dan memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan dan anak.(Humas)

 

Editor : Bambang.S.P

BENSORINFO.COM