Lampung Tengah Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah, BI Dorong Roadmap ETPD Lebih Terukur
Lampung Tengah|bensorinfo.com — Komitmen mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Plt Kepala Bapenda, jajaran kepala OPD se-Kabupaten Lampung Tengah, serta pimpinan Bank Lampung Cabang Bandar Jaya.
HLM TP2DD menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyusunan roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dinilai penting guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga dipandang sebagai fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah. Melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan daerah sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data Satgas TP2DD tahun 2025, pemerintah daerah yang telah masuk kategori “Digital” tercatat memiliki rata-rata realisasi penerimaan dan belanja daerah lebih tinggi, yakni sekitar 35 hingga 43 persen dibandingkan daerah pada tahapan lainnya.
Kabupaten Lampung Tengah sendiri berhasil mencatat capaian positif dalam implementasi digitalisasi transaksi daerah. Pada ajang Championships TP2DD 2025, Lampung Tengah meraih peringkat kedua tingkat kabupaten se-Provinsi Lampung dengan skor 80,03 dan masuk kategori “Digital”.
Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya penggunaan kanal pembayaran non-tunai dalam transaksi pajak, retribusi, maupun belanja daerah. Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu memperkuat penyelarasan roadmap dan rencana aksi implementasi ETPD agar transformasi digital dapat berjalan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa roadmap menjadi instrumen penting dalam memastikan proses transformasi digital berjalan secara konsisten dan terukur.
“Roadmap merupakan alat navigasi yang diterjemahkan ke dalam langkah operasional jangka menengah. Penyusunannya dapat dimulai dengan mengidentifikasi sektor dan jenis transaksi yang dapat dielektronifikasi secara optimal pada tahun pertama, kemudian ditingkatkan secara bertahap pada tahun kedua dan ketiga,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri mengatakan, sebagai salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Lampung, masih banyak potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan melalui sistem digitalisasi transaksi.
Menurutnya, pelaksanaan HLM yang melibatkan seluruh kepala OPD bertujuan menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi dalam penyusunan roadmap implementasi ETPD agar sistem transaksi pemerintah daerah dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien.
Sejumlah program yang akan segera diterapkan di antaranya digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan Virtual Account untuk pembayaran pajak daerah, hingga kajian penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerja sama dengan Bank Lampung.
Melalui pernyataan komitmen bersama dalam HLM tersebut, Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD sepakat memperkuat koordinasi serta mempercepat implementasi digitalisasi transaksi daerah.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan ETPD sekaligus memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna mempercepat adopsi transaksi digital di berbagai sektor layanan publik.(BSP)
Editor : BSP|bensorinfo.com
