Kunker Komisi VII DPR RI di Lampung Dorong Akselerasi Hilirisasi dan Pariwisata Terpadu
Foto : Gubernur Lampung menyambut kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dengan hangat di Kantor Gubernur, sebagai langkah memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Bandar Lampung|bensorinfo.com — Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI sebagai momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis hilirisasi industri dan pengembangan pariwisata. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/04/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Dari total sekitar 3 juta hektare wilayah, sekitar 1,8 juta hektare dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong yang menopang kehidupan hampir 2 juta keluarga.
Menurutnya, karakter ekonomi Lampung berbeda dibandingkan sejumlah provinsi lain di Sumatera yang bertumpu pada sektor perkebunan. Dominasi petani menjadikan stabilitas harga komoditas sebagai faktor krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika harga gabah dan jagung stabil, dampaknya langsung terasa pada daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di pedesaan,” ujarnya.
Capaian ekonomi Lampung pada 2025 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Indikator lain juga menguat, seperti penurunan angka kemiskinan dari 10,7 persen menjadi 9,6 persen, inflasi yang terkendali di angka 1,25 persen, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mendekati 130.
Meski demikian, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan yang vital untuk distribusi hasil pertanian. Gubernur menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan akses tersebut.
Dalam forum itu, Pemprov Lampung juga menyoroti peluang besar hilirisasi industri berbasis komoditas lokal. Rencana pengembangan kawasan industri di lima wilayah strategis disiapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus membuka lapangan kerja.
Namun, hambatan regulasi ekspor masih menjadi kendala, termasuk pada komoditas kopi yang harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar global. Kondisi ini dinilai mengurangi daya saing karena menambah biaya logistik.
Di sektor UMKM, tercatat sekitar 398 ribu unit usaha aktif, dengan dominasi pelaku perempuan mencapai 70 persen. Pemerintah daerah mendorong penguatan melalui skema klasterisasi, digitalisasi, serta peningkatan akses pembiayaan dan pasar ekspor.
Selain industri dan UMKM, sektor pariwisata juga menjadi fokus utama. Lonjakan kunjungan wisatawan nusantara dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025 menunjukkan potensi besar yang dimiliki Lampung. Destinasi unggulan seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas disebut memiliki peluang untuk dikembangkan secara terintegrasi, terutama melalui peningkatan akses, amenitas, dan promosi.
Gubernur juga mengusulkan penguatan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan subsektor kriya, kuliner, fesyen, hingga konten digital. Pembangunan creative hub serta peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian dari strategi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
“Lampung menunjukkan perkembangan yang signifikan. Potensinya besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia,” ujarnya.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, berkomitmen mendukung berbagai program strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja, Chusnunia Chalim, menyatakan bahwa sejumlah usulan Pemprov Lampung mendapat respons positif dari kementerian terkait, termasuk dorongan insentif fiskal seperti tax holiday serta penguatan sektor pariwisata.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan realisasi berbagai program strategis, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tengah dirancang, guna memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com
