Komisi III DPRD Lampung Evaluasi PAD 2025, Dorong Optimalisasi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
bensorinfo.com – Bandar Lampung , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja guna membahas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III, Supriadi Hamzah, S.E., didampingi Wakil Ketua Komisi III Yozi Rizal, S.H., serta dihadiri para anggota komisi. Agenda ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Hadir dalam forum tersebut Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung (BPKAD) Nurul Fajri, S.Sos., M.T., serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Bapenda) Slamet Riadi, S.Sos., M.M., bersama jajaran masing-masing.
Dalam pembahasan, Komisi III menyoroti realisasi PAD 2025 secara menyeluruh, termasuk perbandingan antara target dan capaian, hambatan teknis di lapangan, hingga strategi peningkatan penerimaan pada tahun berikutnya. Legislator juga meminta penjelasan detail terkait sektor-sektor yang belum maksimal serta potensi pendapatan yang masih bisa digali.
Ketua Komisi III menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sistem pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, perlu terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Selain itu, DPRD mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dan kelengkapan data yang disampaikan OPD. Data yang valid dan terverifikasi menjadi landasan utama dalam proses evaluasi serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal optimalisasi PAD sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : BSP. bensorinfo.com