Wagub Jihan Nurlela Tekankan Pencegahan Karhutla, Minta Pemetaan Personel dan Sumber Air Diperkuat

Bandar Lampung|bensorinfo.com — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kesiapan personel, peralatan pemadam, ketersediaan sumber air, serta koordinasi lintas instansi di wilayah rawan kebakaran.

Menurut Jihan, kemampuan menangani kebakaran setelah titik api muncul perlu diimbangi dengan mitigasi yang terencana sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya, bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat. Tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Pemetaan Wilayah Rawan Jadi Prioritas

Jihan meminta BPBD Provinsi Lampung bersama instansi terkait segera menyusun pemetaan wilayah rawan kebakaran yang terintegrasi dengan data personel dan sarana penanganan. Pemetaan ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kekuatan yang tersedia sekaligus kebutuhan di setiap wilayah.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengandalkan personel pemerintah daerah. Dukungan dari TNI, Polri, instansi teknis, perusahaan, dan masyarakat juga perlu diidentifikasi agar dapat dikerahkan secara efektif ketika dibutuhkan.

Selain itu, akses menuju lokasi kebakaran harus dipastikan sejak awal, termasuk jalur masuk, jalur alternatif, titik kumpul, serta kendaraan yang dapat digunakan untuk menjangkau wilayah terdampak.

“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.

Jihan juga meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD memetakan embung, kanal, serta sumber air lain yang dapat dimanfaatkan untuk pemadaman, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Kemarau dan Kebakaran Way Kambas Jadi Perhatian

Penguatan mitigasi menjadi semakin mendesak karena Lampung menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG dalam rapat koordinasi, periode Agustus hingga Oktober 2026 perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.

BPBD Provinsi Lampung mencatat 47 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB. Dalam pembaruan tersebut, belum terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto menyampaikan bahwa kondisi kemarau diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, khususnya di wilayah Lampung bagian utara, timur, dan tengah. Sementara itu, data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.

Kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius. Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah lokasi pada Agustus 2026.

Kebakaran pada 21–22 Agustus di wilayah Desa Braja Harjosari menghanguskan sekitar 673,4 hektare. Api berhasil dipadamkan melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel dari berbagai unsur.

Kebakaran berikutnya terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas sekitar 123 hektare. Sementara itu, kebakaran di Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah, pada 24 Agustus menghanguskan sekitar 6,2 hektare dan berhasil dipadamkan dalam waktu tiga hingga empat jam.

Zaidi menjelaskan, vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang. Hingga laporan yang disampaikan dalam rapat tersebut, hutan primer dan sekunder di kawasan TNWK belum terdampak kebakaran.

Keterbatasan Sarana Perlu Diantisipasi

Dalam rapat tersebut, Zaidi juga memaparkan kendala penanganan karhutla di TNWK, terutama keterbatasan sumber air, sulitnya akses menuju lokasi, serta kondisi peralatan yang belum sepenuhnya optimal.

Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki, hanya dua yang dilaporkan dalam kondisi baik. TNWK juga memiliki lima kendaraan roda empat, tetapi hanya tiga yang dapat dioperasikan untuk mendukung penanggulangan kebakaran.

Keterbatasan tersebut berhadapan dengan luas kawasan TNWK yang mencapai sekitar 125.000 hektare. Menurut Zaidi, pihaknya memiliki 44 personel polisi kehutanan dan 17 personel Manggala Agni, dengan kebutuhan dukungan peralatan serta alat pelindung diri yang masih perlu diperhatikan.

Selain faktor cuaca, aktivitas manusia juga menjadi perhatian. Sejumlah potensi pemicu kebakaran yang ditemukan antara lain pembakaran vegetasi untuk membuka jalur, aktivitas perburuan ilegal, dan kegiatan masyarakat di dalam kawasan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, patroli pencegahan dan deteksi dini dilakukan bersama TNI dan Polri. Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal juga diperkuat.

Dukungan Water Bombing dan Modifikasi Cuaca

Pemerintah Provinsi Lampung turut mendapat dukungan pemerintah pusat melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan BNPB pada 25–30 Agustus 2026 untuk tahap pertama, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan mitigasi.

Selain itu, dua helikopter water bombing dari BNPB telah disiagakan di Bandara Radin Inten II. Salah satu helikopter dilaporkan telah melaksanakan satu kali penerbangan operasi dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar, sebelum diarahkan untuk membantu pembasahan dan pendinginan kawasan TNWK.

Jihan mengapresiasi dukungan tersebut. Namun, ia berharap Lampung dapat memiliki helikopter water bombing yang ditempatkan secara permanen atau selalu siaga di wilayah setempat.

Menurutnya, ketersediaan helikopter akan membantu mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat dan memiliki keterbatasan sumber air.

Jihan Dorong Satu Sistem Komando

Jihan menekankan bahwa seluruh langkah penanganan harus terintegrasi dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi.

Ia mengharapkan rapat koordinasi tersebut menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai jumlah personel, kesiapan peralatan, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi, serta standar operasional prosedur (SOP) penanganan karhutla.

Dengan perencanaan yang lebih terukur, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya bergerak setelah titik api terdeteksi.

Penguatan pencegahan dan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat, menjaga kesehatan lingkungan, serta mengurangi risiko kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung.

Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung.

Editor : BSP|bensorinfo.com