Waterfront City 27 Kilometer Jadi Peluang Besar, Mirza Ajak Semua Pihak Satukan Langkah
BANDAR LAMPUNG, BENSORINFO.COM – Pengembangan kawasan pesisir melalui konsep waterfront city dinilai menjadi salah satu peluang strategis bagi Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pariwisata, menarik investasi, dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa potensi pesisir yang dimiliki daerah ini harus dikelola melalui perencanaan terpadu dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Tanpa koordinasi yang kuat, potensi tersebut dikhawatirkan tidak dapat memberikan hasil optimal bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Mirza ketika membuka Seminar Nasional bertema “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Lampung di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyoroti posisi geografis Lampung yang strategis, termasuk kawasan pesisir dan teluk yang berpotensi dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta investasi.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini bukan semata-mata memiliki sumber daya dan potensi wilayah, melainkan memastikan seluruh potensi itu mampu menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat didorong hingga melampaui 8 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan penguatan sektor-sektor produktif, termasuk pariwisata dan pengembangan kawasan pesisir.
Kunjungan Wisata Meningkat, Belanja Wisatawan Perlu Didorong
Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian utama dalam strategi pengembangan ekonomi Lampung. Dalam pemaparannya, Mirza menyebut kunjungan wisatawan nusantara sepanjang 2025 mencapai sekitar 27 juta kunjungan, meningkat dari sekitar 17 juta kunjungan pada 2024.
Aktivitas pariwisata tersebut diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski menunjukkan perkembangan, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan dampak ekonomi dari aktivitas wisata. Jumlah kunjungan perlu diikuti dengan peningkatan lama tinggal wisatawan dan belanja mereka selama berada di Lampung.
“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” kata Mirza.
Pengembangan waterfront city diharapkan dapat mendukung tujuan tersebut melalui penataan kawasan yang menghubungkan potensi alam, fasilitas publik, destinasi wisata, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
Dengan konsep yang terintegrasi, kawasan pesisir diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, sektor jasa, perdagangan, dan industri pariwisata.
Rencana Penataan Pesisir Sepanjang 27 Kilometer
Salah satu agenda yang menjadi sorotan adalah rencana pengembangan waterfront city di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sepanjang kurang lebih 27 kilometer.
Gagasan tersebut telah muncul sejak belasan tahun lalu. Namun, realisasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan tata ruang, koordinasi antarinstansi, dan perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan.
Mirza menilai, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan kesepakatan bersama mengenai arah pembangunan. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap rencana induk kawasan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila masing-masing pihak bergerak dengan perencanaan sendiri-sendiri.
Karena itu, penyusunan master plan yang disepakati bersama menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian arah pembangunan, menentukan prioritas, serta mengurangi potensi tumpang tindih kebijakan.
PII Diharapkan Berperan dalam Menyiapkan Proyek Investasi
Dalam seminar tersebut, Mirza juga mendorong PII Wilayah Lampung memberikan kontribusi melalui keahlian teknis dan profesional para insinyur.
Menurutnya, perencanaan kawasan pesisir harus disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan tata ruang, kelayakan pembangunan, kebutuhan infrastruktur, aspek lingkungan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah juga perlu menetapkan program prioritas yang realistis agar hasil awal pembangunan dapat segera dirasakan. Langkah tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas pengembangan kawasan secara bertahap.
Di sisi lain, rencana investasi harus didukung dokumen yang memadai, mulai dari kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan.
Kesiapan tersebut diperlukan agar gagasan pembangunan dapat ditingkatkan menjadi proyek yang layak ditawarkan kepada investor atau project ready to offer.
“Pemerintah membutuhkan kepakaran para insinyur agar perencanaan yang kita susun bukan hanya bagus di atas kertas, tetapi dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan Harus Menjadi Perhatian
Pengembangan waterfront city juga perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan pesisir. Penataan kawasan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus memperhitungkan mitigasi risiko lingkungan dan dampak sosial yang mungkin muncul.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting agar pembangunan tidak hanya meningkatkan nilai kawasan, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi dan memberikan manfaat bagi warga di sekitarnya.
Jika dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, kawasan pesisir Bandar Lampung berpeluang berkembang menjadi destinasi yang lebih kompetitif sekaligus pusat kegiatan ekonomi baru.
Kolaborasi pemerintah, kalangan profesional, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penentu agar rencana waterfront city tidak berhenti sebagai gagasan, melainkan dapat diwujudkan secara bertahap dengan manfaat yang terukur bagi pembangunan Lampung.
Editor : BSP |BENSORINFO.COM
