Toni Fisher: Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Lampung Barat Harus Utamakan Perlindungan Korban dan Pendampingan Psikologis

Lampung Barat|bensorinfo.com – Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) sekaligus Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Lampung, Toni Fisher, mendorong penanganan dugaan perundungan dan kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan perlindungan korban, pendampingan psikologis, serta pemenuhan hak seluruh anak yang terlibat.

‎Toni menyatakan mendukung langkah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat yang akan memberikan pendampingan kepada anak yang diduga menjadi korban.

‎Menurutnya, pendampingan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga harus memastikan hak korban terpenuhi, termasuk pemulihan kondisi psikologis dan perlindungan dari kemungkinan tekanan sosial.

‎“Saya mendukung langkah pendampingan yang dilakukan dinas terkait di Lampung Barat agar korban mendapatkan haknya, baik secara hukum maupun psikologis. Penanganan kasus yang melibatkan anak harus dilakukan secara profesional, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dan tetap menjamin hak korban untuk mendapatkan keadilan,” ujar Toni, Senin (9/11/2026).

‎UU SPPA Mengatur Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

‎Toni menjelaskan, penanganan perkara yang melibatkan anak memiliki landasan hukum khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

‎Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

‎Ketiga kategori tersebut membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing dalam proses penanganan perkara.

‎Selain itu, Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut mencakup proses penyelesaian perkara, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan sesuai ketentuan hukum.

‎“Dalam menangani persoalan seperti ini, masyarakat harus memahami bahwa anak yang menjadi korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Sementara itu, anak yang diduga melakukan kekerasan juga harus ditangani melalui mekanisme hukum khusus, tanpa mengabaikan tanggung jawab atas perbuatannya,” jelas Toni.

‎Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan label kepada anak-anak yang terlibat. Identitas anak juga perlu dijaga untuk mencegah stigma dan dampak negatif terhadap perkembangan mereka.

‎Batas Usia dan Penanganan Hukum Harus Sesuai Aturan

‎Terkait konsekuensi hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, Toni menegaskan bahwa penerapannya harus memperhatikan usia anak, jenis perbuatan, ancaman pidana, serta ketentuan yang berlaku.

‎Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dengan pembinaan dan pengawasan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

‎Sementara itu, Pasal 32 ayat (2) UU SPPA mengatur persyaratan penahanan terhadap anak, yaitu anak telah berusia 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih, dengan tetap memenuhi persyaratan hukum lainnya.

‎Dengan demikian, ketentuan mengenai batas usia penahanan tidak boleh disamakan dengan ketentuan penjatuhan pidana.

‎Toni juga merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

‎Pasal 40 KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang ketika melakukan tindak pidana belum berusia 12 tahun. Selanjutnya, Pasal 41 mengatur mekanisme penanganan anak dalam kelompok usia tersebut, antara lain melalui pengembalian kepada orang tua atau wali maupun program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sesuai ketentuan.

‎“Artinya, penanganan anak tidak bisa dilakukan berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik. Usia, fakta kejadian, dan ketentuan hukum harus menjadi pertimbangan. Prosesnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

‎Diversi Bukan Sekadar Perdamaiaan

‎Toni turut menyoroti mekanisme diversi dalam UU SPPA sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara anak.

‎Berdasarkan Pasal 6 UU SPPA, diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

‎Namun, sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi wajib diupayakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

‎Menurut Toni, mekanisme tersebut tidak dapat dimaknai sekadar sebagai upaya mendamaikan para pihak. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan hukum dan memperhatikan kepentingan serta hak anak korban.

‎“Diversi harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Jangan sampai penyelesaian perkara hanya berorientasi pada perdamaian, tetapi kebutuhan korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan justru terabaikan,” ujarnya.

‎Ia menilai keterlibatan keluarga, pemerintah, masyarakat, serta tenaga profesional diperlukan agar penanganan perkara dapat berjalan secara tepat dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

‎Toni Fisher Dorong Pemerintah Pekon Perkuat Regulasi Perlindungan Anak

‎Lebih jauh, Toni berharap peristiwa di Pekon Batu Kebayan menjadi bahan evaluasi bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah pekon dalam memperkuat upaya perlindungan anak.

‎Menurutnya, pembentukan karakter anak tidak hanya berlangsung di sekolah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama, sedangkan masyarakat menjadi bagian penting dalam membentuk perilaku dan perkembangan anak sehari-hari.

‎Karena itu, orang tua perlu menanamkan nilai moral, etika, empati, kedisiplinan, dan sikap menghargai orang lain sejak dini.

‎*Toni juga mendorong pemerintah pekon agar menyusun kebijakan atau regulasi perlindungan anak yang sesuai dengan kewenangannya*

‎Regulasi tersebut diharapkan mengatur peran orang tua, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah pekon dalam pencegahan serta penanganan persoalan yang melibatkan anak.

‎Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi landasan penyusunan program dan penganggaran perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat diperkuat sesuai mekanisme dan kewenangan masing-masing.

‎“Pemerintah pekon dan masyarakat perlu menyadari bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolah. Rumah merupakan lingkungan pendidikan pertama, sementara lingkungan pergaulan turut membentuk perilaku anak. Karena itu, perlu ada langkah nyata dan berkelanjutan untuk membangun sistem perlindungan anak,” katanya.

‎Anak yang Diduga Melakukan Kekerasan Juga Perlu Pendampingan Psikologis

‎Selain memperjuangkan pemulihan korban, Toni menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak-anak lain yang terlibat, termasuk anak yang diduga melakukan kekerasan.

‎Menurutnya, pendampingan oleh tenaga profesional diperlukan untuk memahami kondisi psikologis, latar belakang perilaku, pola pengasuhan, dan pengaruh lingkungan yang mungkin berkaitan dengan peristiwa tersebut.

‎Ia juga menilai penggunaan gawai dan paparan konten digital perlu ditelaah secara proporsional sebagai bagian dari evaluasi lingkungan tumbuh kembang anak, tanpa langsung menyimpulkan faktor tersebut sebagai penyebab kekerasan.

‎Anak-anak yang terlibat juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis

‎Kita perlu mengetahui kondisi mental dan psikologis mereka, sekaligus menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang,” ungkap Toni.

‎Ia mengingatkan bahwa anak yang diduga melakukan kekerasan tetap perlu mendapatkan pendekatan pembinaan yang tepat. Faktor pola asuh, lingkungan pergaulan, dan paparan konten digital perlu dipahami secara profesional agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif.

‎Meski demikian, pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

‎Toni berharap penanganan perkara di Batu Ketulis menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Lampung Barat.

‎“Harapan kami, korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan, sementara anak-anak lain yang terlibat memperoleh pendampingan dan pembinaan yang tepat. Penyelesaian persoalan ini harus menjadi langkah bersama untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak,” pungkasnya.