KPK Apresiasi Lampung, Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Muatan Lokal SMA dan SMK
Jakarta|bensorinfo.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak bangku sekolah mendapat pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui kebijakan Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang diterapkan dalam kurikulum muatan lokal, Lampung dinilai memiliki langkah konkret dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penghargaan yang diberikan KPK kepada Provinsi Lampung. Penghargaan diterima langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kebijakan Pemprov Lampung yang mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran di satuan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK melalui muatan lokal yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Langkah tersebut tidak sekadar memperkenalkan peserta didik pada persoalan korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang menjadi fondasi perilaku berintegritas. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian, dan keberanian menjadi nilai utama yang diharapkan tumbuh dalam kehidupan sehari-hari para pelajar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu membedakan perilaku yang benar dan salah serta menjadikan integritas sebagai prinsip hidup.
Ia secara khusus mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo.
Menurutnya, meskipun penerapan tersebut masih berada dalam lingkup muatan lokal, kebijakan Lampung dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi secara lebih luas.
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Setyo berharap praktik baik yang telah dijalankan Lampung dapat menginspirasi pemerintah daerah lainnya. Ia menilai penguatan integritas dalam dunia pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh kepala daerah agar upaya membangun budaya antikorupsi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Lebih jauh, Setyo menekankan bahwa pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi pelajaran. Nilai-nilai integritas harus dibangun menjadi kebiasaan dan gaya hidup, sehingga melekat dalam perilaku peserta didik sejak dini.
Penguatan pendidikan antikorupsi tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dilakukan KPK sejak 2021. Survei ini menjadi instrumen untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan, meliputi karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola pendidikan.
Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk memperkuat karakter dan membangun budaya antikorupsi di satuan pendidikan.
Dalam pelaksanaan awal SPI Pendidikan pada 2021, Lampung termasuk salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen survei bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Penghargaan dari KPK ini sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan pendidikan antikorupsi di Lampung. Tantangan berikutnya adalah memastikan nilai-nilai integritas tidak berhenti sebagai materi kurikulum, melainkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter kuat dan menjunjung tinggi kejujuran.
Sumber: Pemprov. Lampung
Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com
