Kisruh Formatur Golkar Bandar Lampung Memanas, Rycko Klaim Kepengurusan 2026–2031 Sudah Rampung
Bandar Lampung|bensorinfo.com – Polemik penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026–2031 kembali memanas. Ketua terpilih DPD Golkar Bandar Lampung, Rycko Menoza, bersama sejumlah anggota tim formatur menggelar rapat tersendiri dan mengklaim telah merampungkan komposisi kepengurusan.
Rapat tersebut berlangsung pada Selasa malam, 22 September 2026. Pertemuan dihadiri empat orang, yakni Rycko Menoza selaku ketua DPD Golkar Bandar Lampung sekaligus ketua formatur, Samsir dan M. Rifai yang disebut mewakili 20 pimpinan kecamatan, serta Darma Edi Tabrani dari unsur organisasi kekaryaan.
Dalam rapat tersebut, mereka mengklaim telah menyusun struktur kepengurusan DPD Golkar Bandar Lampung periode 2026–2031 dengan mengakomodasi aspirasi pimpinan kecamatan serta sejumlah nama yang sebelumnya diusulkan berbagai pihak.
Rycko mengatakan, hasil pembahasan tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan DPP Partai Golkar bidang organisasi.
“Sesudah mayoritas formatur membahas kepengurusan secara detail akhirnya diputuskan berkoordinasi dengan DPP Golkar bidang organisasi. Hari Jumat lalu kami sudah menyerahkan surat permohonan penetapan kepengurusan ke DPD Golkar Provinsi, kiranya bisa segera di-SK-kan untuk pelantikan periode 2026–2031,” kata Rycko dalam keterangannya, Sabtu, 26 September 2026.
Menurut Rycko, surat permohonan penetapan kepengurusan telah disampaikan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
Namun, proses tersebut berlangsung di tengah polemik internal tim formatur hasil Musda XI Golkar Bandar Lampung.
Rapat Formatur Buntu, Rycko Walk-Out
Sebelumnya, Musda XI Partai Golkar Bandar Lampung yang digelar Senin, 21 September 2026, diwarnai ketegangan dalam proses penyusunan kepengurusan.
Tim formatur yang dibentuk melalui pleno terdiri dari lima orang, yakni Rycko Menoza sebagai ketua, Hanan A. Rozak yang mewakili unsur DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Rifai selaku Ketua Golkar Kecamatan Kedamaian, Samsir selaku Ketua Golkar Kecamatan Rajabasa, serta Darma Edi Tabrani dari unsur organisasi kekaryaan.
Kelima formatur kemudian melakukan pembahasan penyusunan kepengurusan di lantai dua Gedung DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 13.15 WIB dan semula diperkirakan berlangsung singkat, akhirnya berjalan alot. Menurut versi Rycko, pembahasan tidak mencapai kesepakatan.
Salah satu titik yang disebut menjadi perdebatan adalah pengisian posisi sekretaris dan bendahara.
Rycko disebut menghendaki Mashudi untuk menduduki posisi sekretaris. Sementara Hanan A. Rozak disebut mengusulkan nama Benny Halomoan Nauly.
Perbedaan pandangan tersebut membuat pembahasan struktur kepengurusan berjalan buntu.
Ketegangan semakin terlihat ketika para anggota formatur disebut disodori berkas kepengurusan, namun belum diperlihatkan secara terbuka nama-nama yang tercantum di dalam struktur tersebut.
Dalam situasi tersebut, Rycko kemudian memilih meninggalkan forum atau walk-out.
Kini Muncul Dua Versi Proses Penyusunan
Pascarapat yang tidak mencapai kesepakatan tersebut, Rycko bersama tiga anggota formatur lainnya kembali menggelar rapat tersendiri pada Selasa malam, 22 September 2026.
Rapat itu kemudian menghasilkan komposisi kepengurusan yang menurut Rycko telah mengakomodasi aspirasi pimpinan kecamatan dan berbagai unsur Partai Golkar di Bandar Lampung.
Namun, karena sebelumnya terdapat lima orang yang ditetapkan sebagai tim formatur hasil Musda XI, keberadaan rapat yang hanya dihadiri empat anggota tersebut menjadi bagian dari polemik penyusunan kepengurusan DPD Golkar Bandar Lampung.
Adapun tim formatur hasil Musda XI Partai Golkar Bandar Lampung adalah:
- Rycko Menoza – Ketua Formatur
- Hanan A. Rozak – Unsur DPD Partai Golkar Provinsi Lampung
- M. Rifai – Ketua Golkar Kecamatan Kedamaian
- Samsir – Ketua Golkar Kecamatan Rajabasa
- Darma Edi Tabrani – Unsur organisasi kekaryaan
Hingga berita ini ditulis, proses finalisasi kepengurusan periode 2026–2031 masih menjadi perhatian internal Partai Golkar Bandar Lampung. Penetapan resmi kepengurusan nantinya bergantung pada mekanisme dan keputusan organisasi Partai Golkar sesuai kewenangan yang berlaku.(*)
Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com
