KDKMP Didorong Jadi Mesin Ekonomi Desa, Pemerintah Tekankan Pengelolaan Potensi Lokal
Bandar Lampung|bensorinfo.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong tidak berhenti sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.
Dorongan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026). Seminar mengusung tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat.”
Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pengelola KDKMP, sekaligus mendorong lahirnya tata kelola koperasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
Kegiatan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.
Pelaksanaannya juga melibatkan sejumlah organisasi pemerintahan dan kelembagaan desa, antara lain DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP PAPDESI, DPP AKSI, DPN PPDI, PP PPDI, DPP PABDSI, DPP ABPEDNAS, KOMPAKDESI, serta DPP Gema Desa Nusantoro.
Keterlibatan berbagai organisasi tersebut dinilai memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam membangun koperasi berbasis potensi desa dan kelurahan.
Dalam forum itu, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan KDKMP harus diarahkan pada pengelolaan potensi ekonomi secara produktif. Koperasi tidak cukup hanya memiliki struktur organisasi, tetapi harus mampu menjadi wadah usaha yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Mirza: Desa Harus Mampu Kelola Potensi untuk Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah daerah melihat KDKMP sebagai salah satu instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah.
Menurut Mirza, pengelolaan kekayaan dan potensi desa tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun provinsi. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memastikan potensi tersebut dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Bukan hanya presiden yang mengelola, bukan hanya gubernur, bahkan kepala desa juga memiliki kemampuan untuk mengelola kekayaan yang ada di desanya. Tugas utama adalah mengelola kekayaan tersebut untuk membangun masyarakat,” ujar Mirza.
Ia menilai, pengembangan koperasi membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak agar program pembangunan desa dapat berjalan optimal serta menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
Menteri Desa: Lebih dari 35 Ribu Gudang dan Gerai Disiapkan
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP saat ini memasuki tahap finalisasi.
Menurut Yandri, terdapat lebih dari 35.000 gudang dan gerai yang sedang disiapkan. Tahapan berikutnya meliputi validasi, verifikasi bangunan hingga memasuki tahap operasional.
“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” kata Yandri.
Ia menjelaskan, KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Menurut Yandri, desa memiliki posisi strategis dalam menopang kebutuhan ekonomi nasional karena berbagai komoditas pangan berasal dari desa. Apabila desa mampu mengembangkan hilirisasi secara optimal, maka potensi ekonomi tersebut dapat menjadi kekuatan besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yandri juga menegaskan bahwa berbagai program pemberdayaan desa seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik, serta program lainnya akan diarahkan untuk terhubung dengan KDKMP melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.
“Semua kita ajak untuk bergerak dan berkembang bersama. Kita ingin semua bangkit dan berkembang. Itulah pesan Bapak Presiden Prabowo. Melalui semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa ketika kita membangun desa, sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia,” pungkasnya.
Bandar Lampung Siapkan Pembinaan 126 Koperasi
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Bandar Lampung sebagai tuan rumah seminar yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan desa dari seluruh Provinsi Lampung.
Eva menyampaikan, Kota Bandar Lampung memiliki sekitar 1,3 juta penduduk dengan luas wilayah sekitar 18.370 hektare. Wilayah tersebut terbagi dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
Menurut Eva, koperasi di Bandar Lampung telah mendapatkan dukungan dana awal dari pemerintah pusat. Pemerintah kota, lanjutnya, akan melanjutkan pembinaan terhadap koperasi yang berada di 126 kelurahan.
“Harapannya, koperasi di Bandar Lampung dapat dikunjungi oleh Bapak Menteri Koperasi. Kami juga akan terus membangun secara bertahap 126 koperasi yang ada di Bandar Lampung,” kata Eva.
Penguatan KDKMP diharapkan tidak sekadar memperbanyak jumlah koperasi, tetapi juga memastikan lembaga tersebut memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
Riset dan Inovasi Jadi Kunci
Penguatan ekonomi desa juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal.
Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI Aries Marsudiyanto menekankan pentingnya riset dan inovasi dalam mengembangkan produk unggulan desa.
Ia juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membangun kerja sama di bidang riset dan inovasi. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi serta meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan masyarakat desa.
Seminar nasional ini pada akhirnya menempatkan KDKMP bukan sekadar sebagai program pembentukan kelembagaan ekonomi baru di desa dan kelurahan. Lebih jauh, koperasi diharapkan menjadi instrumen untuk mengolah potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan pemerintah, penguatan kapasitas pengurus, tata kelola yang profesional, serta kolaborasi berbagai organisasi desa, KDKMP diharapkan mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.(*)
