Almira Fauzi Soroti Distribusi BBM Subsidi hingga Ketimpangan Fiskal Daerah dalam Sidang Paripurna DPD RI

Jakarta|bensorinfo.com — Anggota Dewan Perwakilaan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Pemilihan Lampung, Almira Fauzi, menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Sumatera terkait persoalan energi, ketimpangan fiskal daerah, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara dalam Sidang Paripurna ke-10 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026.

Penyampaian laporan kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V MPR RI/DPD RI, Jakarta, Jumat (22/05/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Almira menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari wilayah Sumatera bagian Barat I yang berada dalam lingkup tugas Komite II dan Komite IV DPD RI. Ia menegaskan bahwa persoalan distribusi energi masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir.

Menurutnya, masyarakat di berbagai daerah Sumatera menilai distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga kini belum sepenuhnya merata. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan energi.

“Persoalan distribusi energi dan ketersediaan BBM subsidi, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir, masih menjadi sorotan masyarakat. Mereka berharap distribusi dan fasilitas energi di wilayah pesisir dapat lebih merata,” ujar Almira dalam penyampaiannya di sidang paripurna.

Selain itu, Almira juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM dan biaya transportasi yang dinilai turut memicu naiknya harga kebutuhan pokok serta biaya usaha masyarakat di daerah.

Ia menegaskan, masyarakat berharap kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada stabilitas pasokan, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi masyarakat daerah.

Dalam lingkup tugas Komite IV, Almira menyampaikan bahwa masyarakat juga menaruh perhatian serius terhadap efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Menurutnya, rendahnya realisasi sejumlah komponen transfer daerah, termasuk dana desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dinilai berdampak terhadap pembangunan daerah serta pelayanan publik.

“Masyarakat berharap kebijakan efisiensi anggaran tetap memperhatikan dampaknya terhadap pembangunan daerah dan pelayanan publik. Efisiensi harus diarahkan pada pengurangan belanja yang kurang produktif tanpa mengurangi kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Almira juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran negara agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata.

Ia menyebut, penguatan akuntabilitas anggaran menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menciptakan stabilitas pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam penutup penyampaiannya, Almira menegaskan bahwa DPD RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional tetap berpihak pada daerah dan kebutuhan rakyat.

“Pembangunan yang kuat tumbuh dari daerah yang didengar, masyarakat yang diperhatikan, dan kebijakan yang benar-benar hadir untuk rakyat. DPD RI, dari daerah untuk Indonesia,” pungkasnya.(*)

Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com