Aderly Imelia Sari Pimpin KPPI Lampung Periode 2026–2031

Bandar Lampung|bensorinfo.com — Ir. Aderly Imelia Sari, ST, MT, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-V KPPI Lampung di Akar Hotel, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Lampung tersebut mendapat amanah memimpin KPPI Lampung dengan membawa agenda penguatan konsolidasi perempuan lintas partai serta peningkatan kapasitas dan keterlibatan perempuan dalam politik.

Dalam kepengurusan periode 2026–2031, Aderly didampingi Dr. Winarti, SE, MH, dari PDI Perjuangan sebagai Sekretaris dan Ir. Yusronida Suralaga dari Partai Golkar sebagai Bendahara.

Susunan kepengurusan tersebut disahkan melalui SK DPP KPPI Nomor 94/B/DPP-KPPI/SK/VI/XI/2026 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPD KPPI Lampung Periode 2026–2031.

Usai terpilih, Aderly menegaskan bahwa amanah memimpin KPPI Lampung bukan sekadar jabatan organisasi. Menurutnya, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab membangun organisasi yang solid sekaligus memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.

Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota KPPI Lampung mengedepankan kebersamaan tanpa terhalang perbedaan latar belakang partai politik.

“Mari kita bersama bergandengan tangan dan saling melengkapi. Serta membangun organisasi menjadi lebih solid dan lebih bermanfaat lagi bagi kaum wanita terutama di Lampung,” kata Aderly.

Menurutnya, KPPI merupakan rumah bersama bagi perempuan politik untuk bertukar gagasan, memperkuat kapasitas, serta memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Aderly juga ingin KPPI Lampung membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik.

“Kita hadirkan kontribusi nyata dari kaum perempuan untuk Lampung. KPPI Lampung adalah rumah bersama bagi perempuan-perempuan yang memiliki semangat, gagasan dan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Perkuat Peran Perempuan Yang Tergabung Di Partai Politik

Perbedaan latar belakang politik, lanjut Aderly, tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk membangun komunikasi dan kerja sama, terutama dalam memperjuangkan isu yang berkaitan dengan perempuan, keluarga dan kepentingan masyarakat.

Karena itu, konsolidasi internal menjadi salah satu agenda yang akan diperkuat kepengurusan KPPI Lampung periode 2026–2031.

Selain membangun solidaritas lintas partai, organisasi juga diarahkan menjadi wadah peningkatan wawasan dan kapasitas politik perempuan agar mampu berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Perwakilan DPP KPPI, Atelia Seristiani, mengatakan KPPI memiliki posisi penting sebagai wadah yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang politik.

Melalui organisasi tersebut, perempuan dapat saling berbagi pengalaman, memperluas jaringan serta meningkatkan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

“Ini salah satu bentuk tanggung jawab bersama bagi kaum perempuan, terutama di Lampung dalam memperjuangkan kesetaraan pada Pemilu mendatang,” kata Atelia.

Ia berharap kepengurusan baru dapat memperkuat kaderisasi sekaligus mendorong semakin banyak perempuan terlibat dalam proses politik.

Keterwakilan perempuan, menurutnya, tidak semata dilihat dari jumlah. Peningkatan kapasitas juga diperlukan agar perempuan dapat berperan dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan publik.

Bangun Konsolidasi Lintas Partai

Musda ke-V KPPI Lampung sekaligus menjadi forum evaluasi organisasi dan penyusunan program kerja untuk lima tahun mendatang.

Dengan kepengurusan yang berasal dari sejumlah partai politik, KPPI Lampung akan memperkuat komunikasi dan konsolidasi lintas partai serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Jaringan tersebut diharapkan dapat melibatkan organisasi perempuan, lembaga legislatif, pemerintah daerah, akademisi hingga elemen masyarakat.

Penguatan kapasitas juga menjadi bagian dari upaya mendorong perempuan agar tidak sekadar memenuhi keterwakilan dalam politik, tetapi turut menyampaikan gagasan dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Melalui Musda ke-V, KPPI Lampung memasuki periode kepengurusan baru dengan agenda memperkuat organisasi, kaderisasi dan partisipasi perempuan dalam politik serta pembangunan di Provinsi Lampung.(*)

 

Editor : Bambang.S.P|bensorinfo.com