DPRD Lampung Kawal Penyusunan RKPD 2027, Tekankan Kolaborasi dan Target Pertumbuhan 8 Persen

Screenshot_20260226_111134~2

Bensorinfo.com – Bandar Lampung , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (15/1/2026).

Kehadiran unsur pimpinan dan anggota DPRD dalam forum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun secara terukur, partisipatif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. Seluruh komisi yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah perlu memperkuat koordinasi dan mengesampingkan ego sektoral agar program yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan perwakilan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan yang inklusif serta berbasis optimalisasi potensi ekonomi daerah. Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen hanya dapat dicapai melalui kerja bersama dan tidak bergantung semata pada belanja APBD.

“Investasi dan penguatan sektor produktif harus terus didorong untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

DPRD Provinsi Lampung juga menilai sejumlah program nasional, termasuk makan bergizi gratis, berpotensi mendukung pengentasan kemiskinan apabila diimplementasikan dengan melibatkan masyarakat prasejahtera sebagai bagian dari rantai pelaksanaannya.

Melalui forum awal penyusunan RKPD 2027 ini, DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersusun secara terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, efektif dalam pelaksanaan, serta berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

 

Editor : BSP. bensorinfo.com