Bandar Lampung|bensorinfo.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran legislatif dalam forum tersebut menegaskan peran pengawasan dan penganggaran DPRD dalam memastikan dokumen perencanaan tahunan daerah disusun secara terukur, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama sejumlah anggota DPRD dan jajaran pejabat eselon II pemerintah provinsi serta perwakilan kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Target tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar perencanaan tidak berhenti pada dokumen administratif, melainkan mampu diwujudkan dalam program konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Giri menambahkan, program nasional makan bergizi gratis dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan, terutama bila implementasinya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan.
Sementara itu, berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat 10,62 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode Maret 2024 maupun Maret 2023.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBD. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mendorong investasi, memperkuat sektor produktif, serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara inklusif.
Melalui forum awal penyusunan RKPD 2027 ini, DPRD Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar arah pembangunan berjalan terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.(BSP)
