Gubernur Mirza Siapkan 88 Ribu Linmas Perkuat Kesadaran Hukum, Lampung Jadi Percontohan Nasional
Bandar Lampung|bensorinfo.com – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai ujung tombak peningkatan kesadaran hukum sekaligus deteksi dini persoalan sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan pelaksanaan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum). Lampung dipercaya menjadi daerah percontohan nasional sebelum program tersebut diperluas ke seluruh Indonesia pada 2027.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, keberadaan Linmas memiliki posisi strategis karena anggotanya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selain membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Linmas juga berperan dalam penanganan awal bencana, kebakaran, serta berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” ujar Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).
Menurut Mirza, potensi Linmas di Lampung cukup besar. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah anggota Satlinmas beserta unsur pendukungnya mencapai sekitar 88.000 orang.
Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola melalui organisasi yang kuat agar aspirasi, peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan secara lebih terarah.
Karena itu, Aslinmas diharapkan menjadi wadah konsolidasi dan koordinasi bagi anggota Linmas, sekaligus memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung program pemerintah.
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Masdarkum. Sebagai proyek percontohan nasional, keberhasilan program di Lampung akan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk penerapan secara lebih luas pada 2027.
Mirza menilai penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan agenda reformasi hukum dan birokrasi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh.
Ia juga menginginkan kader Masdarkum tidak hanya berkontribusi dalam bidang ketertiban dan kesadaran hukum, tetapi turut menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat. Sejumlah program yang didorong antara lain gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, serta kegiatan ekonomi produktif berbasis desa.
Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan program Jaga Desa Kejaksaan.
Di Lampung, sebanyak 2.651 kader yang berasal dari anggota Linmas akan dipersiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan. Mereka akan dibekali pengetahuan hukum, kemampuan mengamati perkembangan sosial, serta keterampilan menggunakan teknologi informasi.
Dalam pelaksanaannya, para kader akan mencatat perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing melalui aplikasi yang telah disiapkan Kejaksaan.
Danang menegaskan, keberadaan kader Masdarkum bukan untuk menggantikan fungsi aparat penegak hukum. Mereka tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik maupun penyidik, melainkan bertugas secara sukarela mengamati dan menyampaikan informasi yang selanjutnya dianalisis oleh jajaran kejaksaan serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota, dengan dukungan lebih dari 90 kelas pelatihan.
Peserta akan melalui proses seleksi dengan sejumlah persyaratan, di antaranya berusia maksimal 45 tahun, mampu mengoperasikan teknologi informasi, serta memiliki perangkat komunikasi sesuai standar yang ditetapkan.
Kader yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat dan menjalani pembinaan serta evaluasi secara berkala. Kualitas informasi yang dihimpun juga akan diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan, disertai supervisi terhadap 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.
Evaluasi tahap awal direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Selanjutnya, pada 28 Desember, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk menilai pelaksanaan program, mengkaji informasi yang terkumpul, dan menyusun langkah penyempurnaan.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian pada peningkatan kesejahteraan anggota Linmas. Penguatan organisasi dan kesadaran hukum dinilai perlu diimbangi dengan terbukanya akses pemberdayaan ekonomi bagi para anggota.
Untuk itu, pemerintah daerah mendorong kerja sama dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta sejumlah mitra strategis lainnya.
Melalui kolaborasi tersebut, anggota Linmas diharapkan memperoleh kesempatan mengembangkan usaha melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Lampung, dukungan pembiayaan BSI, serta program Mekaar dari PNM. Kerja sama dengan Bulog juga diarahkan untuk membuka peluang keterlibatan anggota dalam jaringan usaha Rumah Pangan Kita.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung, Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo.
Dalam kesempatan yang sama, Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif. Ia juga menyoroti perlunya materi pelatihan yang aplikatif, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis dalam mendukung tugas para kader.
Melalui program Masdarkum dan penguatan Aslinmas, Pemprov Lampung berharap Linmas dapat mengambil peran lebih luas, tidak sebatas menjaga ketenteraman lingkungan, tetapi juga membantu memperkuat kesadaran hukum, mendeteksi persoalan sosial sejak dini, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran Linmas diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga pelosok desa dan kelurahan.
Sumber: Pemprov. Lampung
Editor: Bambang S.P | bensorinfo.com
